Rupiah Tembus Rp18.000, DPR Desak Pemerintah dan BI Bergerak Cepat

Harianjogja.com, JAKARTA—Tekanan terhadap perekonomian nasional kian terasa setelah nilai tukar rupiah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk DPR RI yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.

Berdasarkan data perdagangan Kamis (4/6/2026) siang, rupiah tercatat melemah hingga Rp18.042 per dolar AS. Pelemahan ini terjadi di tengah gejolak pasar yang juga menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam 3,48% ke level 5.734,25 pada akhir sesi pertama.

Secara kumulatif, IHSG bahkan sudah terkoreksi hingga 33,68% sejak awal tahun, mencerminkan tekanan besar di pasar keuangan domestik.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, segera memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam bentuk konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meredam gejolak nilai tukar sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia juga menilai respons otoritas moneter selama ini belum optimal dalam menghadapi fluktuasi rupiah yang semakin tajam.

“Koordinasi harus segera dilakukan agar langkah yang diambil terarah dan efektif,” ujarnya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen.

Cucun menambahkan, pemerintah sebenarnya memiliki berbagai instrumen untuk menahan pelemahan rupiah, mulai dari kebijakan fiskal hingga intervensi pasar. Namun, semua itu perlu dijalankan secara terpadu.

Ia juga membuka kemungkinan Presiden akan segera memanggil pihak-pihak terkait guna membahas kondisi tersebut secara menyeluruh, terutama dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah menjadi landasan penguatan sistem keuangan nasional.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan otoritas moneter di tengah ketidakpastian global. Ia menilai koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak berdampak lebih luas ke sektor riil.

Menurut Saan, pemerintah harus bergerak cepat dan terukur agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Terlebih, dalam kerangka ekonomi makro 2027, pemerintah menargetkan nilai tukar berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Target tersebut dinilai masih realistis, namun membutuhkan penanganan serius sejak sekarang. Ia menekankan bahwa seluruh otoritas harus bekerja secara terpadu agar tekanan terhadap rupiah dapat dikendalikan.

“Upaya hari ini sangat menentukan apakah target itu bisa tercapai atau tidak,” ujarnya.

Di sisi lain, intervensi pasar oleh Bank Indonesia dinilai tetap menjadi salah satu opsi utama, terutama jika didukung cadangan devisa yang kuat. Namun, efektivitas langkah tersebut sangat bergantung pada soliditas kebijakan antara fiskal dan moneter.

Dengan tekanan yang masih tinggi, arah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi penentu utama stabilitas ekonomi Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com