Advertisement
Tak Bermaksud Hentikan Audisi PB Djarum, Sebenarnya Ini Harapan KPAI

Advertisement
Harianjogja.com, PURWOKERTO--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa pada prinsipnya komisi tidak ingin menghentikan kegiatan audisi bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Djarum, tapi menginginkan unsur-unsur terkait kegiatan promosi rokok dihilangkan dari kegiatan yang melibatkan anak-anak tersebut.
Usai bertemu dengan Sekretaris Daerah Banyumas Wahyu Budi Saptono di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin siang, Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty mengatakan bahwa KPAI tidak ingin menghentikan audisi selama dalam audisi tidak ada eksploitasi terselubung melalui promosi tidak langsung produk rokok.
Advertisement
Dalam kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis PB Djarum, menurut dia, anak-anak secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya promosi produk rokok. "Kenapa dikatakan sebagai promosi? Karena kalau sudah dipakai, mereka kan berarti tidak ada unsur pajaknya, tidak ada batas waktu sampai kapan dipakai," katanya.
Selain itu, ia menyebut kegiatan audisi itu memuat upaya denormalisasi produk-produk yang berbahaya karena rokok menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan produk bahaya sehingga ada pembatasan dalam peredaran, promosi, dan interaksi anak-anak.
Ia menjelaskan pula bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh rokok sebetulnya tidak boleh disiarkan secara langsung oleh media.
"Tentu format audisi ini walaupun audisinya tidak kita hentikan tapi harus melakukan penyesuaian yang baru. Atas dasar itu, maka audisi dengan bentuk yang sekarang memang akan diakhiri," katanya.
Sitti mengatakan bahwa PB Djarum dalam pertemuan terakhir dengan KPAI pada 4 September 2019 sudah menyatakan siap melakukan perubahan.
"Sekarang audisi umum beasiswa bulu tangkis tanpa ada embel-embel [Djarum], kemudian jersey juga sudah diganti walaupun di belakangnya masih ada tulisan Djarum yang disematkan," katanya.
Ia menekankan bahwa pada prinsipnya KPAI bukanlah seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa langsung membubarkan suatu kegiatan yang dinilai bermasalah.
"Tidak begitu, tetapi kita tetap mengawasi kesiapannya karena yang memiliki tata aturan itu nanti yang akan melakukan eksekusi. Misalnya, ini akan bertentangan dengan kawasan tanpa rokok, yang punya perda kawasan tanpa rokok kan dari pemda, jadi, silakan pemda ini dinilai," katanya.
Klarifikasi Pembubaran
Mengenai kabar pembubaran kegiatan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis di Purwokerto, Sitti mengatakan, "Itu tidak benar, kami posisinya adalah mengawasi."
Saat ditanya mengenai penyelenggaraan audisi yang sekarang, dia mengatakan bahwa unsur eksploitasi terselubung sudah menurun dalam kegiatan itu namun belum sepenuhnya dihilangkan. Sedangkan unsur denormalisasi terkait produk berbahaya, menurut dia, masih ada.
"Sebetulnya sih sederhana saja, kalau semua brand itu diturunkan, itu selesai," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan pemerintah daerah sepaham dengan KPAI. "Kami sudah sepaham, tetapi perlu kita waspadai bersama bahwa ada aturan main yang harus ditegakkan bersama-sama. Yang paling utama adalah tidak ada eksploitasi anak di sini, sehingga ini menjadi harus bersama-sama diawasi," katanya.
Oleh karena itu, dia melanjutkan, Komisioner KPAI masih di Purwokerto untuk mengawasi kegiatan audisi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
"Sudah tidak ada menggunakan atribut Djarum. Ini sudah tidak ada dan ini kita awasi bersama-sama. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, kita punya aturan main," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement