Advertisement
DPR Gelar Rapat dengan Pansel Capim KPK, Ini yang Dibahas
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (barisan pertama) menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2019). JIBI/Bisnis - Jafry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat dengar pendapat umum dengan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Rapat itu dilakukan untuk mendapat keterangan langsung dari panitia.
Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan bahwa legislatif ingin mengonfirmasi semua terkait persoalan yang beredar di tengah masyarakat. Ini karena panitia meloloskan calon pimpinan yang dianggap bermasalah.
Advertisement
Salah satu calon yang disoroti publik adalah lolosnya Irjen Firli Bahuri. Dia yang saat itu menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK diduga melakukan pelanggaran kode etik saat bertemu Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Padahal, di saat yang sama KPK sedang menyelidiki kasus dugaan divestasi saham PT Newmont yang menyeret TGB.
“Soal kenapa memilih semua, kami serahkan ke floor. Sebagai pimpinan sidang, pimpinan rapat, kami hanya mengatur lalu lintasnya. Semua kami serahkan kembali kepada anggota masing masing,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Yenti Ganarsih menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan proses penyaringan seperti lima tahun lalu. Dia juga panitia saat itu.
“Tapi, kalau misalnya hasil tes kesehatan, hasil profile assesment tentu tidak bisa. Karena itu kan rahasia untuk kami,” jelasnya.
Yenti menuturkan bahwa 10 calon pimpinan sudah melewati proses yang panjang. Mereka juga disaring berdasarkan berbagai pertimbangan dan masukan publik.
“Kita punya masukan itu dan ini. Kita tidak ada masukan ini, yang tidak ada masukannya, misalnya tidak ada permasalahan bukan berarti tidak ada catatannya,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Rabu 24 April 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
