Advertisement
Pemerintah Diminta Buktikan Keterlibatan ISIS di Kerusuhan Papua
Bendera ISIS. - REUTERS/Ali Hashisho
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk membongkar keterlibatan kelompok terafiliasi ISIS yang dinilai turut serta dalam kerusuhan di Papua dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu harus dibuktikan dan tidak sekadar disampaikan semata.
"Tentang keterlibatan ISIS seperti yang dikatakan tersebut silahkan saja dibuktikan. Jangan hanya sekedar disampaikan. Silakan dibongkar. Kalau saya secara pribadi sangat meragukan hal tersebut," kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, Minggu (8/9/2019).
Advertisement
Sementara itu, pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menyatakan pernyataan tentang keterlibatan kelompok terafiliasi ISIS yang turut serta dalam kerusuhan di Papua mesti dibuktikan.
Menurut Zaki, jika pemerintah tidak memberi bukti tentang keterlibatan kelompok terafiliasi ISIS, itu bertendensi memberikan stigma negatif terhadap aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Papua.
"Jika tanpa bukti maka ada tendensi Menhan (Ryamizard Ryacudu-red) memberi stigma negatif terhadap aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Papua. Persepsi ini yang sekarang berkembang. Bukannya berusaha menyelesaikan akar masalah di Papua, tapi justru mencari kambing hitam," ucapnya.
Namun, Zaki mengatakan, kepolisian sejak beberapa bulan lalu memang telah mensinyalir ada sel Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung pimpinan Abu Faisa yang menjadikan Papua tempat latihan perang atau i'dad.
"Polisi menyebut lokasinya di kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke. Apakah kelompok JAD ini menunggangi 'rusuh' Papua? pemerintah harus membuktikan," tutur Zaki.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan ada beberapa kelompok yang terlibat dalam kerusuhan Papua. Bahkan, salah satunya terafilisi dengan ISIS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
