Advertisement
Anggota Ombudsman Marah di Twitter Gara-Gara Lift Rusak
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Ombudsman RI tampak berang sehubungan dengan kejadian kegagalan sistem pada lift di gedung lembaga tersebut.
Dalam cuitannya di akun jejaring sosial twitter @Alamsyahsaragih, Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan bahwa cara sistematis membantai personil Ombudsman adalah dengan membiarkan pemerintah terus membatasi anggaran dan sarana prasarana.
Advertisement
Cara sistematis membantai nyawa personil Ombudsman adalah dengan membiarkan Pemerintah terus membatasi anggaran dan sarprasnya @jokowi @kemenkeu @HumasBappenas @KSPgoidhttps://t.co/GQXVbvjvQ2
— Alamsyah Saragih (@Alamsyahsaragih) September 7, 2019
Cuitan yang diunggah pada Sabtu (7/9/2019) malam itu me-mention beberapa akun twitter lainya seperti akun Presiden Joko Widodo, @jokowi, Kementerian Keuangan @kemenkeu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional @HumasBappenas dan Kantor Staf Presiden @KSPgoid.
Cuitan Alamsyah itu juga menyertakan tautan berita salah satu media nasional yang mewartakan peristiwa kegagalan sistem pada lift di Gedung Ombudsman RI pada Jumat (6/9/2019).
Dalam tautan itu disebutkan bahwa lift yang berisi seorang personel Ombudsman beserta lima orang mahasiswa magang terjun bebas dari lantai lima ke lantai dasar.
Keluhan soal kurangnya anggaran pernah disuarakan oleh lembaga ini pada 2017. Ketua Ombudsman Amzulian Rivai mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan banyak investigasi karena keterbatasan anggaran. Untuk satu investigasi saja, Ombudsman memerlukan dana sekitar Rp300 juta.
Pemerintah memberikan anggaran Rp155,128 miliar tahun itu. Sementara untuk 2018, anggaran Ombudsman RI turun jadi Rp148,125 miliar. Selain di pusat, anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai 33 perwakilan dengan jumlah pegawai sekitar 700 orang.
Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran Ombudsman di setiap provinsi. Diketahui saat ini di setiap provinsi anggaran Ombudsman hanya Rp700 juta. Bahkan Ombudsman juga belum memiliki kantor sendiri, statusnya masih sewa lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Advertisement
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Irigasi Mlati-Krajan Sepanjang Segera Dimatikan untuk Perbaikan, Puluhan Pembudidaya Terdampak
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
