Advertisement
Anggota Ombudsman Marah di Twitter Gara-Gara Lift Rusak
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Ombudsman RI tampak berang sehubungan dengan kejadian kegagalan sistem pada lift di gedung lembaga tersebut.
Dalam cuitannya di akun jejaring sosial twitter @Alamsyahsaragih, Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan bahwa cara sistematis membantai personil Ombudsman adalah dengan membiarkan pemerintah terus membatasi anggaran dan sarana prasarana.
Advertisement
Cara sistematis membantai nyawa personil Ombudsman adalah dengan membiarkan Pemerintah terus membatasi anggaran dan sarprasnya @jokowi @kemenkeu @HumasBappenas @KSPgoidhttps://t.co/GQXVbvjvQ2
— Alamsyah Saragih (@Alamsyahsaragih) September 7, 2019
Cuitan yang diunggah pada Sabtu (7/9/2019) malam itu me-mention beberapa akun twitter lainya seperti akun Presiden Joko Widodo, @jokowi, Kementerian Keuangan @kemenkeu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional @HumasBappenas dan Kantor Staf Presiden @KSPgoid.
Cuitan Alamsyah itu juga menyertakan tautan berita salah satu media nasional yang mewartakan peristiwa kegagalan sistem pada lift di Gedung Ombudsman RI pada Jumat (6/9/2019).
Dalam tautan itu disebutkan bahwa lift yang berisi seorang personel Ombudsman beserta lima orang mahasiswa magang terjun bebas dari lantai lima ke lantai dasar.
Keluhan soal kurangnya anggaran pernah disuarakan oleh lembaga ini pada 2017. Ketua Ombudsman Amzulian Rivai mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan banyak investigasi karena keterbatasan anggaran. Untuk satu investigasi saja, Ombudsman memerlukan dana sekitar Rp300 juta.
Pemerintah memberikan anggaran Rp155,128 miliar tahun itu. Sementara untuk 2018, anggaran Ombudsman RI turun jadi Rp148,125 miliar. Selain di pusat, anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai 33 perwakilan dengan jumlah pegawai sekitar 700 orang.
Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran Ombudsman di setiap provinsi. Diketahui saat ini di setiap provinsi anggaran Ombudsman hanya Rp700 juta. Bahkan Ombudsman juga belum memiliki kantor sendiri, statusnya masih sewa lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement
