Tudingan Amien Rais: Kalau Ibu Kota Pindah, Kedaulatan Indonesia Dikuasai China
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10/2018). - Antara Foto/Reno Esmir Harianjogja.com, JAKARTA- Politikus senior Amien Rais mengaitkan rencana pemindahan ibu kota dengan penguasaan oleh China.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menuding kajian pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan berasal dari pemerintah melalui Bappenas. Melainkan, kata Amien, kajian itu berasal dari China.
Amien meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara yang menurutnya lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kebaikannya.
"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali. Saudara sekalian, di dunia ini ada struggle for global supremacy, struggle for global hegemony antara Amerika dan Tiongkok. Kemudian Tiongkok ini sekarang dari segi military power sudah hampir neck on neck, hampir sama," ujar Amien dalam seminar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Tidak cuma menuding kajian pindah ibu kota berasal dari China, Amien kemudian menyebut jika pemindahan ibu kota ke Kalimantan justru bakal mempercepat pengambialihan Republik Indonesia oleh tangan Tiongkok.
"Jadi saya pikir ini ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China. Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Pak Mao Zedong. Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat bisa menduduki negara lain, negara-negara Barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain, mengapa kita tidak?" tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan beban Jakarta sudah sangat berat menjadi ibu kota negara selama 74 tahun sejak Indonesia merdeka.
Jakarta saat ini menjadi pusat bisnis, pemerintahan, perdagangan sampai jasa. Itu juga menjadi alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Beban Jakarta sudah terlalu berat jadi pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan dan jasa. Dan juga bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Sumber : Suara.com
