Advertisement
Peneliti Politik: Ibu Kota Sulit Pindah Sesuai Target Waktu, Ini Alasannya
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. - ANTARA/Paparan Kementerian PUPR
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tarik menarik pengesahan undang-undang dinilai bakal menghambat terwujudnya ibu kota baru sesuai target waktu.
Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan sulit untuk dikebut dalam kurun waktu kurang dari lima tahun seperti yang direncanakan pemerintah karena tarik menarik dalam pengesahan undang-undangnya.
Advertisement
"Dugaan saya pemindahan ini akan cukup sulit untuk bisa diselesaikan dalam periode kedua Jokowi, kita lihat dari sisi peraturan perundang-undangan cukup sulit," ujar peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Menurut dia, peta politik di DPR dengan anggota baru nantinya tidak mudah memuluskan perubahan rancangan undang-undang ibu kota negara, apalagi konsekuensi hukum dari pemindahan cukup banyak.
Namun, ia berpendapat kondisi akan berbeda apabila partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dapat mendukung penuh kebijakan pemindahan ibu kota itu.
Presiden disebutnya harus mempunyai kepemimpinan yang kuat untuk berbicara dengan partai-partai pendukungnya itu soal kebijakan yang diambilnya.
"Jadi paling pertama yang didekati Presiden adalah partai pendukung untuk menjelaskan bagaimana sikap Presiden, posisi Presiden dan rencana pemindahan ibu kota ini," kata Arya.
Pemerintah menyatakan proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur baru akan dimulai pada 2024. Mulai dari jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kantor Kepresidenan.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan rancangan undang-undang tengah dikebut untuk diajukan pada akhir 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Momen Akrab Presiden Prabowo Saat Bertemu Putin di St. Petersburg Rusia
768 Ribu Rekening Penerima Bansos Belum Berhasil Ditransfer
Advertisement
Ada 360 WNI di Iran, DPR Minta Pemerintah Segera Evakuasi
Strategi Ahmad Luthfi Gaet Investasi Menuai Apresiasi
Kemenkes Laporkan 80 Persen Produk Kesehatan Indonesia Produk Impor
KPK Ungkap Ada Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus pada 2024
Advertisement
Puluhan Warga Jepang Tumbang karena Cuaca Panas Ekstrem
Panglima TNI Minta Prajurit Tak Terjun dalam Politik Praktis
Ini Cara Melihat Pengumuman Hasil Seleksi PPPK
Kemnaker Nilai WFA dan Jam Kerja Fleksibel ASN Pacu Produktivitas
Advertisement
Atasi Harga Ayam Hidup, Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri
Berita Pilihan
- 768 Ribu Rekening Penerima Bansos Belum Berhasil Ditransfer
- Ada 360 WNI di Iran, DPR Minta Pemerintah Segera Evakuasi
- Puluhan Warga Jepang Tumbang karena Cuaca Panas Ekstrem
- Visa Mahasiswa Internasional ke Amerika Serikat Bakal Dibuka Lagi, Syarat Wajib Tidak Boleh Menggembok Akun Medsos
- Ini Cara Melihat Pengumuman Hasil Seleksi PPPK
Advertisement
DPRD DIY Gelar Wayang Kulit, Eko Suwanto Sebut Jalan Kebudayaan Penting untuk Sinau Pancasila
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- 87 Penerbangan Dibatalkan Akibat Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
- Mahasiswa Tewas Saat Diksar, Mahapel FEB Unila Dibekukan
- Peternak Nakal Memonopoli Harga Ayam Akan Dicabut Izinnya
- Ini Susunan Lengkap Komisaris dan Direksi PLN Terbaru
- Mantan Juru Bayar Bekang Kostrad Cibinong Terbukti Korupsi Kredit Fiktif, Divonis 15 Tahun Penjara
- Bos Sritex Iwan Lukminto Berkilah Hanya Tahu Kredit untuk Usaha
- Badan Geologi: Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Tetap di Level Awas
Advertisement
Advertisement
