Advertisement
Mahfud MD: Tidak Ada Pelanggaran Prosedur Hukum soal Pemindahan Ibu Kota
Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (4/6/2019).- Harian Jogja - Yogi Anugrah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi dari perspektif hukum terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD menjelaskan tidak ada pelanggaran prosedur hukum dalam rencana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur oleh pemerintah.
Advertisement
"Menurut kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan pindah," kata Mahfud dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta pada Senin (2/9/2019).
Menurut Mahfud, pemerintah dapat membuat undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang ada terkait ibu kota baru jika sudah benar-benar siap untuk pindah.
BACA JUGA
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyebut pihak yang berhak dan memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pemindahan ibu kota pada saat ini yakni Presiden.
"Tidak ada aturan yang menentukan aturan harus dibuat lebih dulu dan kemudian baru dimulai langkah-langkah untuk memindahkan ibu kota," jelas Mahfud.
Dia yakin jika pemerintah konsisten dan cermat dalam persiapan pemindahan ibu kota, maka rencana itu dapat terselesaikan dengan baik.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan lokasi ibu kota baru pemerintahan yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Proses pembangunan ditargetkan mulai pada 2021 dan perpindahan pemerintahan secara bertahap direncanakan pada 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
Hujan Lebat, Permukiman di Pidie Jaya Aceh Terendam Banjir
Malam Natal 2025, Menkopolkam Ajak Umat Doakan Korban Bencana
Bom Meledak di Moskow, Terjadi Dekat Lokasi Pembunuhan Jenderal
Advertisement
PO Cahaya Trans Setop Operasional Bus AKAP Usai Kecelakaan Maut
Busana Hitam dan Wajah Datar di Foto Natal Donald Trump
Ledakan Panti Jompo di Pennsylvania, Dua Tewas akibat Gas Bocor
Skandal Pangeran Palsu Saudi, Elite Politik Lebanon Tertipu
Kecelakaan Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Akui Lalai
Advertisement
KPK Buka Peluang Dalami Peran DPR di Kasus Bekasi
KPK Telusuri Asal-usul Land Cruiser Bupati Bekasi
Lonjakan Nataru, KCIC Catat Penumpang Whoosh Naik Tajam
Rusia Kecam Blokade Minyak AS terhadap Venezuela
OTT Hulu Sungai Utara, KPK Sita Mobil dari Rumah Kajari
Advertisement
Menpar Imbau Destinasi Siaga Lonjakan Wisatawan Nataru
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Mencicipi Jaja Bendu dan Lawar Klungah, Ikon Kuliner Jembrana
Advertisement
Berita Populer
- Volume Lalu Lintas Tol Jogja-Solo Naik 37 Persen Jelang Natal
- Jelang Natal, Tim Jibom Sterilisasi Gereja di Sleman
- Menkeu Purbaya Dorong Permintaan untuk Cegah Gelombang PHK
- Libur Nataru, Puskesmas Rawat Inap Bantul Siaga 24 Jam
- Lurik, Makin Dilirik Makin Menarik
- BMKG Peringatkan Hujan Lebat Nataru di Jawa hingga NTT
- Ridwan Kamil Akui Khilaf dan Sampaikan Permohonan Maaf Publik
Advertisement
Advertisement
