Advertisement
Kaltim Berharap Kucuran Duit dari Pusat ke Calon Ibu Kota
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. - ANTARA/Paparan Kementerian PUPR
Advertisement
Harianjogja.com, SAMARINDA--Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi berharap dana dari pemerintah pusat akan mengalir ke sana, khususnya dengan momentum ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai ibu kota baru.
Hadi Mulyadi di Samarinda, Senin, mengatakan dana pusat ke daerah tersebut akan memberikan manfaat positif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
Advertisement
Selama ini, lanjut Hadi, masyarakat di luar Pulau Jawa selalu melihat adanya kesenjangan pembanguan, khususnya yang mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN.
"Saat ini memang kita masih mengandalkan APBD, DAK maupun DAU dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah," kata Hadi menjelaskan asal dana pemerintahannya.
BACA JUGA
Tetapi dengan adanya keputusan dan ketetapan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Ibu Kota Negara (IKN) atau pusat pemerintahan baru, maka sangat diharapkan semakin banyak lagi dana yang masuk ke daerah.
Menurut Hadi, dengan berstatus ibu kota baru akan banyak membawa dampak baik untuk daerah ini. Selain ekonomi masyarakat meningkat, pertumbuhan pembangunan infrastruktur akan semakin besar.
Tetapi, ia mengatakan itu semua dapat terlaksana jika ada dukungan keuangan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Sehingga daerah dan rakyat dapat merasakan manfaatnya.
"Karena itu, rakyat Kaltim harus bersiap-siap meningkatkan kualitasnya sesuai bidang keahlian masing-masing. Terutama generasi muda, sehingga mampu bersaing dengan para pendatang dari luar daerah," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
Bahlil Tambah Peran, Kini Nahkodai Harian Dewan Energi Nasional
Istana Tunggu Proses BI Rampung Sebelum Bahas Reshuffle Kabinet
KPK Terapkan AI untuk Saring LHKPN, Uji 1.000 Pejabat Negara
Advertisement
SAR Tambah 17 Alat Berat Percepat Pencarian Korban Longsor Cisarua
China Batalkan 49 Rute Penerbangan ke Jepang
Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
Registrasi Nomor Seluler Baru Wajib Biometrik Mulai 2026
CIA Disebut Bangun Kehadiran Permanen AS di Venezuela
Advertisement
Menkeu Tunda Pajak Marketplace, Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 Persen
Prabowo Bahas Kerja Sama Kampus Inggris, Target 10 Universitas Baru
Ahok Tegaskan Tak Kenal Riza Chalid di Sidang Korupsi Minyak Pertamina
Prancis Batasi Medsos Anak, Macron Minta Larangan Usia Bawah 15 Tahun
China Tegaskan Jepang Tak Berhak Campuri Isu Taiwan
Advertisement
KPK Jadwalkan Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan RPTKA
Berita Pilihan
- Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
- Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
- BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
Advertisement
Kamera Trap BKSDA Tak Temukan Macan di Semanu Gunungkidul
Advertisement
Wisata Bunga Sakura Asia Jadi Tren, Ini 5 Destinasi Favorit 2026
Advertisement
Berita Populer
- Dosen Unisa: Rencana Angkat Pegawai SPPG Jadi ASN Abaikan Keadilan
- BMKG Pastikan Gempa Bantul dan Pacitan Berasal dari Sumber Berbeda
- Wabup Kulonprogo Genjot Pendidikan dan Ekonomi demi Tekan Kemiskinan
- Kerja Bakti Massal Pemkot Jogja Sasar Bau dan Sampah Malioboro
- Pakar UGM: Kecanduan Gim Berisiko Picu Obesitas hingga Gangguan Mental
- Kelelawar dan Babi Sebarkan Virus Nipah, Ini Penjelasan Lengkap WHO
- Banjir Kabupaten Tangerang, 133 Ribu Warga Terdampak di 27 Kecamatan
Advertisement
Advertisement
