Advertisement
Capim yang Dianggap Bermasalah, Ditolak 1.000 Pegawai Kantor KPK
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Ribuan pegawai KPK menolak calon pimpimpinan lembaga antirasuah tersebut yang dianggap bermasalah.
Sekitar 1.000 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani petisi untuk menolak calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah.
Advertisement
"Terkait akan diserahkannya nama-nama kepada Bapak Presiden, kami dari Wadah Pegawai (WP) KPK sudah menghimpun aspirasi dari pegawai KPK yang jumlahnya 1.000 orang dari sekitar 1.500 pegawai KPK yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden melalui surat tertutup," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo saat jumpa pers gedung KPK, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Hal tersebut terkait dengan akan diserahkannya 10 nama capim KPK dari panitia seleksi (pansel) kepada Presiden Joko Widodo, Senin sore.
"Adapun dari 1.000 pegawai yang menandatangani itu dikarenakan pegawai lainnya masih ada yang di luar kota, ada tugas dan juga ada beberapa yang tidak boleh disebut namanya sehingga kami mendapatkan 1.000 dalam waktu hanya tiga hari mulai Kamis (29/8/2019) sampai Senin ini. Banyak juga yang masih on progress karena ada di direktorat masing-masing," kata Yudi.
Adapun, kata dia, capim KPK yang bermasalah itu, yakni diduga melakukan beberapa pelanggaran etik berat selama bekerja di KPK, memiliki rekam jejak pernah menghambat penanganan kasus KPK baik melalui teror maupun hal lainnya. Selain itu tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ia menyatakan harapan dari Wadah Pegawai KPK sama dengan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia agar Presiden Jokowi benar-benar selektif dalam memilih 10 capim KPK yang akan diserahkan ke Komisi III DPR tersebut.
Diharapkan, kata dia, 10 capim itu adalah orang-orang yang bersih, berintegritas.dan mempunyai semangat pemberantasan korupsi.
"Maka tidak perlu khawatir siapapun yang dipilih DPR, pegawai KPK akan menerimanya dan kami akan tetap memberantas korupsi terutama untuk periode 2019-2023 sehingga jangan sampai ada lagi upaya-upaya melemahkan KPK," kata Yudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Advertisement
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement
