Capim KPK dari Polri: Ingin Hantam Koruptor Tanpa Gaduh

Harianjogja.com, JAKARTA- Salah satu capim KPK dari kalangan polisi Antam Novambar membeberkan strateginya memberantas korupsi kalau lolos seleksi.

Setelah melalui beberapa proses seleksi, capim KPK kini telah menyisakan 20 kandidat dari beragam profesi. Selanjutnya, setiap capim akan menempuh test profile assessment yang dibagi berdasarkan profesi para capim di antaranya dosen, PNS, Polri, Kejaksaan, LHKPN dan juga dari internal KPK.

Salah satu kandidat pimpinan KPK dari institusi Polri, Wakabreskrim Irjen Pol Antam Novambar mencuat dalam proses tersebut. Dalam test wawancara, berulang kali ia dicecar dengan berbagai pertanyaan sensitif terkait posisi Polri yang sering menjadi polemik publik seperti soal netralitas tatkala melakoni tugas sebagai pemberantas korupsi.

Dalam kesempatan itu, ia pun menjawab dengan sebuah pepatah leluhurnya dan dengan tidak takut jika harus menindak koleganya yang berasal dari Polri.

"Saya orang Sunda. Ada pepatah, 'memancing ikannya dapat, airnya enggak keruh," kata Irjen Pol Antam.

Lebih lanjut, Irjen Pol Antam Novambar menjelaskan dalam proses penegakan hukum ia akan tegas menindak siapa saja tapi menolak untuk membuat kegaduhan di publik hingga rentan menjadi bola liar dan keluar dari substansi kasus yang justru memperkeruh masalah.

"Kita tetapkan, tegakkan hukum tanpa bikin kegaduhan. Kalau pejabat ya tangkap, enggak usah di koran-koran," lanjut Irjen Pol

Pertanyaan serupa kembali diulang oleh Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih. Dalam kesempatan itu, Antam mengaku siap melepas semua kepentingan bila ada senior atau anggota Polri lainnya yang dijerat KPK. "Hajar!".

Sementara itu, Formasi pimpinan KPK yang baru dinilai akan berhadapan dengan berbagai tugas berat. Salah satunya mengawal proses belanja barang dan jasa pemerintah saat pemindahan Ibu kota yang tentu melibatkan spektrum kepentingan yang besar.

Menurut Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra, 20 Capim KPK yang tersisa hendaknya fokus dalam mengawasi APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah.

“Harus konsern dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” tegas Uchok Khadafi saat dihubungi terpisah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com