Advertisement
Capim KPK dari Polri: Ingin Hantam Koruptor Tanpa Gaduh

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Salah satu capim KPK dari kalangan polisi Antam Novambar membeberkan strateginya memberantas korupsi kalau lolos seleksi.
Setelah melalui beberapa proses seleksi, capim KPK kini telah menyisakan 20 kandidat dari beragam profesi. Selanjutnya, setiap capim akan menempuh test profile assessment yang dibagi berdasarkan profesi para capim di antaranya dosen, PNS, Polri, Kejaksaan, LHKPN dan juga dari internal KPK.
Advertisement
Salah satu kandidat pimpinan KPK dari institusi Polri, Wakabreskrim Irjen Pol Antam Novambar mencuat dalam proses tersebut. Dalam test wawancara, berulang kali ia dicecar dengan berbagai pertanyaan sensitif terkait posisi Polri yang sering menjadi polemik publik seperti soal netralitas tatkala melakoni tugas sebagai pemberantas korupsi.
Dalam kesempatan itu, ia pun menjawab dengan sebuah pepatah leluhurnya dan dengan tidak takut jika harus menindak koleganya yang berasal dari Polri.
"Saya orang Sunda. Ada pepatah, 'memancing ikannya dapat, airnya enggak keruh," kata Irjen Pol Antam.
Lebih lanjut, Irjen Pol Antam Novambar menjelaskan dalam proses penegakan hukum ia akan tegas menindak siapa saja tapi menolak untuk membuat kegaduhan di publik hingga rentan menjadi bola liar dan keluar dari substansi kasus yang justru memperkeruh masalah.
"Kita tetapkan, tegakkan hukum tanpa bikin kegaduhan. Kalau pejabat ya tangkap, enggak usah di koran-koran," lanjut Irjen Pol
Pertanyaan serupa kembali diulang oleh Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih. Dalam kesempatan itu, Antam mengaku siap melepas semua kepentingan bila ada senior atau anggota Polri lainnya yang dijerat KPK. "Hajar!".
Sementara itu, Formasi pimpinan KPK yang baru dinilai akan berhadapan dengan berbagai tugas berat. Salah satunya mengawal proses belanja barang dan jasa pemerintah saat pemindahan Ibu kota yang tentu melibatkan spektrum kepentingan yang besar.
Menurut Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra, 20 Capim KPK yang tersisa hendaknya fokus dalam mengawasi APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah.
“Harus konsern dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” tegas Uchok Khadafi saat dihubungi terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement