Kasus Beras SPHP Dioplos Jadi Premium, Pejabat Bulog dan Bapanas Dicopot
Mentan Amran mencopot delapan pejabat Bapanas dan Bulog terkait dugaan penyelewengan beras SPHP yang dijual sebagai beras premium.
Kepala Staf Presiden Moeldoko. /Suara.com-Ummi Saleh
Harianjogja.com, JAKARTA-- Konflik di Papua masih terus diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah tanpa sedikitpun rencana untuk melepaskan wilayah yang ada di ujung timur Indonesia tersebut.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Moeldoko meminta pada semua pihak tidak mempersoalkan NKRI, termasuk mencoba memisahkan Papua dari Indonesia.
Hal itu dikatakan Moeldoko sekaligus untuk menjawab peryataan Anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa. Sebelumnya Pakopa mengatakan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.
"Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan," ujar Moeldoko di kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Mantan Panglima TNI mengatakan integritas Indonesia sudah disepakati dan tidak bisa ditawar lagi. Ia lagi-lagi menegaskan kalau NKRI harga mati.
"Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati, kan gitu?" kata dia.
Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Paniai, Papua, menegaskan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.
Hal itu diungakpkan anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa, dalam orasi mewakili anggota DPRD saat aksi demonstrasi anti-rasisme, Senin (26/8/2019), di kantor Bupati paniai.
Aksi itu sendiri digelar untuk mengecam tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, tanggal 16 - 17 Agustus 2019.
"Karena Indonesia tak henti-henti dari dulu terus menghina kami orang Papua, dibilang bodoh, kotor, bau, primitif, konsumtif, dan sekarang monyet. Maka saya tegas mau bilang, kita Papua harus merdeka, lepas dari Indonesia," kata Naftali seperti diberitakan Suarapapua.com, Rabu (28/8/2019).
Ia menuturkan, selama ini pihaknya telah setia terhadap negara Indonesia tapi justru dihina sebagai monyet. Naftali mengakui wakil rakyat kecewa.
"Memang saya Papua kulit hitam, berambut keriting, tapi saya manusia sejati. Kenapa saya dihina dan disamakan dengan monyet. Di Tanah Papua, nama binatang monyet itu tidak ada. Adanya itu di Ragunan, Ancol, Puncak Bogor, di Jawa sana. Keliru orang Indonesia. Mereka sendiri adalah bangsa Monyet," tegasnya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Mentan Amran mencopot delapan pejabat Bapanas dan Bulog terkait dugaan penyelewengan beras SPHP yang dijual sebagai beras premium.
Kadin berharap ketegangan RI-Singapura mereda usai pertemuan Prabowo dan Vivian Balakrishnan demi menjaga iklim investasi Indonesia.
Fenomena selebcat di tempat umum bisa meningkatkan kepedulian, tetapi interaksi berlebihan berisiko membuat kucing stres dan takut.
Harga kambing di Gunungkidul anjlok hingga Rp250.000 per ekor. Peternak mengeluhkan biaya pakan mahal dan keuntungan yang menipis.
Polisi menyelidiki kematian Ayudiah Rivana, atlet silat Semarang di Porprov Jateng 2026, setelah menjalani operasi patah jari tangan.
Disperindag Sleman menjajaki tenant kuliner dan pusat oleh-oleh di Pasar Prambanan untuk menarik anak muda mulai 2027.