Advertisement
Sekjen PDIP: Pimpinan MPR Sebaiknya Dipilih secara Musyawarah
Hasto Kristiyanto - Antara/Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- PDIP akan berdialog dengan seluruh parpol agar pemilihan pimpinan MPR tak perlu melalui voting.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya selalu mendorong agar keputusan akhir terkait pimpinan MPR dapat dilakukan secara musyawarah mufakat.
Advertisement
"Kami akan berdialog dengan seluruh parpol dan juga dewan perwakilan daerah sehingga penetapan pimpinan di MPR nanti dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, itu upaya yang kami lakukan," kata Hasto di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).
Mengenai wacana revisi UU MD3 dengan melakukan penambahan jumlah pimpinan MPR, Hasto menyebut antara ketua umum partai politik belum membahas itu.
"Sebenarnya belum ada pembahasan level pimpinan ketum berkaitan dengan berapa jumlah komposisi dari pimpinan MPR," ujarnya.
Karenanya PDIP pun mengajak semua parpol untuk berdialog bersama dalam menjalankan UU MD3 ini. Sehingga nantinya semua yang terlibat dapat memahami UU MD3 sebaik-baiknya.
"Namun marwah MPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia, tentu saja itu dilakukan dialog-dialog untuk membangun kesepahaman," ujar dia.
Sebagaimana diketahui isu pimpinan MPR memang tengah menjadi perhatian lantaran beberapa parpol mengusulkan adanya penambahan jumlah pimpinan MPR.
Bahkan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyiapkan draf untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), terutama di bagian pasal penambahan pimpinan MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
