Advertisement
Tugas Berat Pimpinan KPK Terpilih, Mengawal Tender Pembangunan Ibu Kota Baru
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan seleksi calon pimpinan. Komisioner KPK yang akan terpilih dalam waktu dekat memikul tanggung jawab besar mengawal belanja barang dan jasa terkait pemindahan ibukota negara.
Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), mengatakan bahwa 20 orang calon pimpinan komisi antirasuah hendaknya mulai berpikir untuk memfokuskan pengawasan APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah. Dari 20 orang itu, akan dipilih lima orang untuk mengemban amanah sebagai pimpinan KPK.
Advertisement
“Harus concern dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus juga lebih berani lagi dengan melakukan operasi tangkap tangan tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” ujar Uchok, Jumat (30/8/2019).
Menurut Uchok, seiring dengan agenda persiapan ibu kota baru negara, tentunya pembenahan infrastruktur dan pengadaan barang jasa di pemerintahan akan menguras anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu, ke depan, diperlukan pimpinan KPK yang tegas dan berkomitmen mengawal uang negara.
Seperti diketahui, 20 kandidat pimpinan KPK akan menempuh tes penilaian profil yang dibagi berdasarkan profesi para capim di antaranya dosen, PNS, Polri, Kejaksaan dan juga dari internal KPK.
Salah satu kandidat yang disorot publik adalah Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Irjen Pol Antam Novambar. Publik, menyoroti netralitasnya terkait dengan tugas pemberantasan korupsi lantaran ia berasal dari Kepolisuan. Hal yang sama juga dipertanyakan oleh panitia seleksi dalam sesi wawancara.
“Saat diwawancara saya juga ditanya soal netralitas. Saya bilang tidak akan segan menindak kalau yang terlibat adalah rekan dari Polri,” ujar Antam.
Akan tetapi, menurut Antam, penindakan tersebut akan tetap berlandaskan pada substansi hukum. Pasalnya, jika penindakan perkara korupsi melebar ke aspek di luar hukum, khususnya politik, akan menimbulkan kegaduhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Pemuda Ngawi Ditemukan Meninggal Mengambang di Sungai, Ada Luka di Kepala
- Naik 10%, Volume Kendaraan Diprediksi sampai 9 Juta di Solo saat Lebaran 2024
- Berbagi Kebahagiaan, Tuntas Subagyo Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Sukoharjo
- Kabar Gembira Persis Solo, Irfan Jauhari Merumput Lagi setelah Absen Semusim
Berita Pilihan
- Sempat Ditangkap, Jambret di Jaksel Kabur Pakai Mobil Patroli Polisi
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
Advertisement
Libur Panjang Paskah, Daop 6 Jogja Operasikan 5 KA Jarak Jauh Tambahan
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- UU DKJ Disahkan, Sebentar Lagi Jakarta Bakal Melepas Status Ibu Kota
- Puan Maharani Kian Buka Peluang Megawati Gelar Rekonsiliasi dengan Prabowo
- Mudik Lebaran, Diskon Tarif Tol Dipatok Maksimal 20 Persen
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Kecelakaan Gerbang Tol Halim, Pengemudi Truk Jadi Tersangka
Advertisement
Advertisement