Advertisement
Pemerintah Diminta Transparan dalam Menyelesaikan Persoalan di Papua
Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. - Antara/Jeremias Rahadat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua harus transparan karena setelah berjalan dua pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa sampai berlarut-larut," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Advertisement
Dia menilai ada beberapa indikasi persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius, yaitu berbagai aksi mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua, Rabu (28/8/2019) dan masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini.
Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS itu meminta pemerintah untuk menghentikan sejenak isu pemindahan Ibu kota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.
BACA JUGA
"Pemindahan Ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Dia mengatakan, dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
"Padahal Presiden Jokowi sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengatakan telah membangun banyak infrastruktur di Papua," katanya.
Karena itu dia menilai perlu segera dirumuskan oleh pemerintah, agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Kekayaan Bangsa dan Perangi Korupsi
Putin Kecam Serangan Masjid Islamabad sebagai Tindakan Biadab
Prabowo Hadiri Pengukuhan MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal
Integrasi Antarmoda KAI Digenjot untuk Mudik Lebaran 2026
Advertisement
KPK Bidik Dugaan Korupsi Sengketa Lahan di Kawasan Wisata Nasional
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
China Dukung Dialog Nuklir Iran-AS di Oman, Tegaskan Jalur Diplomasi
Advertisement
KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
Gempa Bumi M 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku, Ini Data BMKG
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Advertisement
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Berita Pilihan
Advertisement
Disdikpora Kulonprogo Luncurkan 28 Bahan Ajar untuk SD dan SMP
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Berbasis Hotel Simulasi Embarkasi Haji Kulonprogo Dimatangkan
- Lawan Arus Negatif Digital, Getok Tular Literasi Diperlukan
- Pemkab Bantul Bakal Pakai Bosda untuk Gaji Guru PPPK
- PSS Sleman Tancap Gas ke Liga 1 Meski Disanksi Tanpa Penonton
- Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Gelar Donor Darah
- 21 Guru Besar Laporkan Adies ke Majelis Kehormatan MK
- Aveta Hotel Malioboro Elevated to Four-Star Hotel
Advertisement
Advertisement
