Advertisement

Sekretaris FPKS DPR Sukamta menilai Harga Rokok di Indonesia Terlalu Murah

Newswire
Kamis, 22 Agustus 2019 - 12:17 WIB
Nina Atmasari
Sekretaris FPKS DPR Sukamta menilai Harga Rokok di Indonesia Terlalu Murah Penasihat Senior Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin (kiri depan) ketika memimpin audiensi Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR yang diterima Sekretaris FPKS Sukamta (kanan depan) di Sekretariat FPKS DPR di Jakarta, Rabu (21/8/2019). - ANTARA/Dewanto Samodro

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA-- Konsumsi rokok di Indonesia menjadi perhatian Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Sukamta. Anggota RPR RI asal DIY ini menilai harga rokok di Indonesia terlalu murah sehingga bisa dijangkau masyarakat miskin yang biaya kesehatannya ditanggung negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Seharusnya harga rokok di Indonesia dinaikkan sampai 700 persen. Jadi orang miskin dilarang merokok karena sakitnya ditanggung negara," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Advertisement

Sukamta mengatakan orang-orang yang sudah kecanduan merokok dan mampu membeli rokok yang mahal, silakan tetap merokok asal menanggung sendiri biaya pengobatan akibat penyakit karena rokok.

Yang penting, dampak buruk akibat konsumsi rokok tidak membebani negara karena pemasukan dari cukai tembakau tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan negara.

"Selama ini negara menoleransi rokok karena berharap pemasukan dari cukai tembakau. Di era JKN saat ini, negara semakin mudah menghitung biaya pengobatan penyakit akibat rokok dan memang tidak sebanding dengan cukai yang diterima," tuturnya.

Belum lagi bila bicara aspek peluang produktivitas yang hilang karena seseorang sakit akibat rokok di usia produktif. Sukamta mengatakan nilai peluang kehilangan produktivitas lebih besar daripada biaya pengobatan yang harus ditanggung.

Menurut Sukamta, permasalahan rokok bukan lagi persoalan kesehatan masyarakat. Isu tembakau telah bergeser menjadi persoalan bisnis dan politik.

"Ada politisi di Indonesia yang mendapat dukungan dari industri tembakau. Itu menjadi salah satu persoalan pengendalian tembakau di Indonesia," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Siap-siap Lur, Pemkab Kulonprogo Buka 90 Formasi CPNS dan PPPK untuk 205 Posisi, Berikut Rinciannya

Kulonprogo
| Jum'at, 19 April 2024, 13:57 WIB

Advertisement

alt

Sambut Lebaran 2024, Taman Pintar Tambah Wahana Baru

Wisata
| Minggu, 07 April 2024, 22:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement