Advertisement
Menghadapi Masalah Papua Tak Tepat dengan Pendekatan Militer

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pendekatan militeristik dinilai tak tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan mendorong agar persoalan Papua tidak dilakukan dengan pendekatan militer, tetapi melalui upaya-upaya dialog sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan damai.
Advertisement
"Persoalan Papua ini jangan melalui pendekatan militeristik," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo usai mengikuti diskusi bertema "Papua dan Paradigma Keadilan Sosial" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Diskusi tersebut dihadiri ketua umum dan perwakilan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
Najih mengatakan kericuhan Papua belakangan menunjukkan perlunya pembangunan Indonesia di kawasan paling timur itu dengan melibatkan unsur lokal.
Sel-sel asli Papua, kata dia, harus ada dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jangan justru unsur Papua baru dilibatkan saat diskusi untuk mengatasi kericuhan, tapi dalam pembangunan tidak diikutsertakan.
"Pelibatan Papua dalam segala aspek dan perlu pemerataan di berbagai lini, seperti untuk sektor budaya dan politik. Di Papua ini kuncinya melalui pemerataan pembangunan nasional sesuai kebutuhan masyarakat Papua itu sendiri, seperti pendidikan, sebagaimana halnya di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain," katanya.
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi mengatakan persoalan Papua harus diselesaikan secara seksama dan utuh.
Pemerintah, kata dia, idealnya membaca persoalan Papua dengan menyeluruh dengan melakukan pelibatan suku asli di kawasan Indonesia paling timur itu.
"Harus tahu keinginan kawan-kawan Papua seperti apa, tidak dengan militer tapi dengan cara-cara humanis sehingga tidak kontraproduktif. Tidak mungkin penyelesaian tanpa dialog. Mereka harus dilibatkan mau tidak mau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusaan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement

Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kapolri Jenderal Sigit Pamer Hasil Panen Raya Jagung 2,5 Juta Ton di HUT Bhayangkara
- Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement