Advertisement
Menghadapi Masalah Papua Tak Tepat dengan Pendekatan Militer
Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. - Antara/Jeremias Rahadat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pendekatan militeristik dinilai tak tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan mendorong agar persoalan Papua tidak dilakukan dengan pendekatan militer, tetapi melalui upaya-upaya dialog sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan damai.
Advertisement
"Persoalan Papua ini jangan melalui pendekatan militeristik," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo usai mengikuti diskusi bertema "Papua dan Paradigma Keadilan Sosial" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Diskusi tersebut dihadiri ketua umum dan perwakilan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
BACA JUGA
Najih mengatakan kericuhan Papua belakangan menunjukkan perlunya pembangunan Indonesia di kawasan paling timur itu dengan melibatkan unsur lokal.
Sel-sel asli Papua, kata dia, harus ada dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jangan justru unsur Papua baru dilibatkan saat diskusi untuk mengatasi kericuhan, tapi dalam pembangunan tidak diikutsertakan.
"Pelibatan Papua dalam segala aspek dan perlu pemerataan di berbagai lini, seperti untuk sektor budaya dan politik. Di Papua ini kuncinya melalui pemerataan pembangunan nasional sesuai kebutuhan masyarakat Papua itu sendiri, seperti pendidikan, sebagaimana halnya di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain," katanya.
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi mengatakan persoalan Papua harus diselesaikan secara seksama dan utuh.
Pemerintah, kata dia, idealnya membaca persoalan Papua dengan menyeluruh dengan melakukan pelibatan suku asli di kawasan Indonesia paling timur itu.
"Harus tahu keinginan kawan-kawan Papua seperti apa, tidak dengan militer tapi dengan cara-cara humanis sehingga tidak kontraproduktif. Tidak mungkin penyelesaian tanpa dialog. Mereka harus dilibatkan mau tidak mau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 6.308 WNI Terjerat Scam di Kamboja, Ribuan Dipulangkan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Advertisement
Jelang Lawan Kendal, PSS Sleman Asah Bola Mati dan Crossing
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Terminal Giwangan Diserbu Pemudik, Bus Gratis Jadi Favorit
- Salah Pergi, Liverpool Incar Winger Muda Juventus
- Jadwal Lengkap KA Bandara YIA Jumat 27 Maret 2026 dari Tugu ke Bandara
- Jadwal Lengkap Bus DAMRI Sleman ke YIA Rute Jam dan Tarif, Maret 2026
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Pagi hingga Sore Jumat 27 Maret 2026
- Ini Jam Lengkap Prameks Kutoarjo-Jogja Jumat 27 Maret 2026
- Ratusan Ribu Pemudik Belum Pulang GT Purwomartani Siap-siap Ramai Lagi
Advertisement
Advertisement







