Ibu Kota Pindah, Pakar Pembangunan Wilayah UGM Peringatkan Masalah Pangan

Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. - ANTARA/Paparan Kementerian PUPR
27 Agustus 2019 16:17 WIB Uli Febriarni News Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Pakar pembangunan wilayah Universitas Gadjah Mada, Prof Rijanta menjelaskan, sejumlah tantangan akan muncul dengan berpindahnya ibu kota, misalnya penyediaan layanan pendukung seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Salah satu tantangan krusial yang kurang disoroti adalah persoalan pemenuhan kebutuhan pangan.

“Satu juta orang kalau nanti berpindah ke sana, kesiapan yang ada di sana bukan hanya persoalan pusat ibu kotanya, tapi juga pelayanan pendukung untuk kehidupan orang-orang itu sendiri. Bagi saya yang sangat urgen adalah pangan, karena Kalimantan itu masih mendatangkan bahan pangan dari Jawa Timur,” jelasnya, Selasa (27/8/2019).

Dalam perspektif modern, ia menerangkan bahwa makanan sebaiknya datang dari tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal penduduk.

Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pengembangan wilayah-wilayah pendukung untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Baik melalui penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya atau dengan menggalakkan program transmigrasi di kabupaten sekitar.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi perkembangan sektor-sektor ekonomi, pariwisata, hiburan, dan lainnya yang akan muncul seiring dengan pembangunan pusat pemerintahan. Melihat kondisi itu, maka harus ada rancangan serta aturan tata ruang yang jelas dan tegas. Jangan sampai dalam jangka panjang terjadi kesemrawutan baru yang mengulang apa yang terjadi di ibu kota lama.

"Harus dipikirkan dari sekarang, fungsi-fungsi di luar pemerintahan nanti ada di mana dan itu harus ditegakkan secara ketat, jangan kecolongan,” ucapnya.

Terkait kesiapan pemerintah untuk memulai proses perpindahan secara menyeluruh, ia menyebut bahwa target pemindahan pada tahun 2024 dirasa cukup masuk akal. Persiapan yang krusial, menurutnya, terletak pada penyiapan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

“Kalau konstruksinya saya rasa tiga sampai empat tahun cukup. Yang penting legalitasnya dikejar supaya beres dulu,” ujarnya.

Lebih jauh Rijanta melanjutkan, ibu kota baru yang nantinya bertempat di wilayah Kalimantan Timur, akan memiliki fungsi utama di bidang pemerintahan, namun kota tersebut tidak akan menggantikan keseluruhan fungsi yang saat ini berjalan di Kota Jakarta. 

Kedua kota akan berbagi fungsi, kata dia. Pembagian itu tidak akan membangkrutkan Jakarta, Jakarta tetap akan hidup dan menghidupi daerah hinterland-nya.

Urgensi pemindahan ibu kota, tidak semata-mata didasarkan pada kondisi kemacetan atau kepadatan penduduk yang terjadi di Jakarta. Melainkan fakta bahwa fungsi kota yang dijalankan oleh Jakarta sudah saling menumpuk hingga menimbulkan kompleksitas, serta demi mewujudkan keseimbangan spasial dalam pembangunan di Indonesia.

“Jakarta itu rumit, macet, karena Jakarta merupakan tumpukan fungsi pelayanan yang sifatnya bercampur. Jakarta mengemban fungsi kota yang banyak sekali, dari fungsi pelayanan yang sifatnya lokal, regional sekitar Jakarta, sampai dengan fungsi nasional dan bahkan yang cakupan layanannya internasional,” ungkapnya.

Pembagian fungsi kota kepada ibu kota yang baru, menjadi hal yang baik bagi Kota Jakarta sendiri, kota yang dituju, serta bagi daerah lain yang menjadi bagian dari pengembangan wilayah ibu kota baru.

Keputusan memindahkan ibu kota ke luar Jawa adalah keputusan yang tepat untuk rencana pembangunan jangka panjang, terutama untuk mengoreksi problem kesenjangan yang semakin parah, tambahnya.