Advertisement
Moeldoko: Pemilihan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Sudah Pertimbangkan Sisi Ekologi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018). - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja,com, JAKARTA--Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan lokasi baru ibu kota NKRI di Kalimantan sudah memperhitungkan sisi ekologi sehingga diperkirakan tidak ada masalah lingkungan.
"Itu sudah dihitung jadi sisi ekologinya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Advertisement
Mantan Panglima TNI itu menyatakan hal itu menanggapi adanya kekhawatiran dampak negatif kepada lingkungan terhadap kawasan yang saat ini menjadi paru-paru dunia.
Pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan dikhawatirkan mengurangi fungsi paru-paru dunia karena lahan hutan yang akan semakin berkurang.
BACA JUGA
"Kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membuat kajian-kajian, pasti sudah dipikirkan," katanya.
Menanggapi usulan perlunya referendum untuk pemindahan ibu kota, Moeldoko mengatakan Indonesia punya DPR yang mewakili rakyat.
"Kemarin Presiden minta izin kepada Anggota Dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke Undang Undang. Jadi tidak sejauh itulah," katanya.
Sementara menanggapi penilaian bahwa pemindahan ibu kota NKRI belum ada urgensinya, Moeldoko mengatakan kalau melihatnya sekarang memang belum urgen.
"Kan kita melihatnya jauh ke depan, kita melihat dan memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan, bukan memikirkan lima tahun, 10 tahun ke depan. Kalau tidak dimulai, kapan lagi?" katanya.
Ia menyebutkan inisiasi mengembangkan ibu kota baru sudah lama muncul. "Kalau hanya dipikirkan terus kan tidak terealisasi, terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
Dua Mantan Dirut Antam Dipanggil KPK, Ini Kasusnya
Mensos dan Menhub Teken MoU di Jogja, Ini Isinya
Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
Advertisement
Prabowo Sebut Tidak Ada Kendali Jokowi atas Kebijakannya
Operasi Zebra Digelar Jelang Libur Nataru 2025
Topan Kalmaegi Tewaskan 114 Orang, Filipina Tetapkan Bencana Nasional
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Dilecehkan Saat Blusukan
Trump Marah Besar Usai Partai Republik Kalah di Pilkada AS
Advertisement
Ghazala Hashmi, Wakil Gubernur Muslim Pertama di Virginia
Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
Putin: Rusia Kembangkan Rudal Nuklir Hipersonik Baru
Advertisement
Geledah Rumah Gubernur Riau, KPK Sita Rp800 Juta
Berita Pilihan
- PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
- Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
- Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
Advertisement
Gegara Cinta Ditolak, Pelaku Tega Membunuh Ibu Tunggal di Gamping
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Ekonomi DIY Q-III 2025 Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
- Bayar Andong Wisata di Kota Jogja Kini Bisa Pakai QRIS
- Harapan Bagi Raja Baru Keraton Kasunanan Surakarta Paku Buwono XIV
- Jelang Libur Natal-Tahun Baru, Reservasi Hotel di DIY Mulai Meningkat
- Siswa SD di Boyolali Diduga Jadi Korban Perundungan, Kondisi Koma
- Stok Aman, Disperindag Sleman Pastikan Isi LPG Sesuai Takaran
Advertisement
Advertisement
