Ridwan Kamil Tolak Usulan Pembentukan Provinsi Baru di Wilayah Jabar
Ilustrasi salah satu wilayah Jawa Barat tepatnya kawasan hutan Gunung Ciremai yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang. - ANTARA/Istimewa) Harianjogja.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Emil menilai wacana pemekaran provinsi seperti usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak relevan dilakukan. Pihaknya lebih setuju jika di Provinsi Jabar dilakukan pemekaran desa atau wilayah tingkat dua (kabupaten/kota).
"Jadi, berbagai bantuan keuangan dari pemerintah pusat itu turunnya ke daerah tingkat dua bukan ke provinsi. Makanya enggak relevan kalau pemekaran provinsi mah dan kalau menurut saya yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat dua [kabupaten/kota] atau desa," kata Gubernur Emil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019).
Menurut Emil, jika dilakukan pemekaran wilayah tingkat dua sebanyak 10 daerah maka jumlah anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Jabar akan bertambah. "Kalau nambah 10 daerah saja itu maka bantuan keuangan triliunan rupiah akan masuk dari pusat karena berbanding lurusnya dengan jumlah daerahnya," kata Emil.
Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian pemekaran desa di Jawa Barat. "Sampai saat ini masih dikaji. Orang bicara pemekaran lihat urgensi-nya yaitu datang dari pelayanan publik yang terlalu lama di perjalanan dan terlalu jauh. Oleh karena itu, saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran tingkat dua," kata dia.
Menurut dia, pemekaran desa dan daerah tingkat dua ini jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah penduduk 40 juta sedangkan jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 38 kabupaten/kota.
Provinsi Jawa Barat, kata Emil, jumlah penduduknya sebanyak 50 juta jiwa sedangkan jumlah wilayahnya hanya 27 kabupaten/kota.
Ketika ditanya tentang ideal jumlah desa di Jawa Barat, Gubernur Emil mengatakan pihaknya belum bisa menentukan dan hal itu masih menunggu hasil kajian yang hingga saat ini masih dilakukan.
Akan tetapi, lanjut Emil, saat ini banyak desa yang terlalu luas sehingga pelayanan kepala desanya terlalu jauh. "Itu kasihan kepala desanya karena wilayah desanya terlalu luas," ujar Emil.
Sumber : Antara
