Advertisement
Wacana Penambahan Kursi Pimpinan MPR Diputuskan Akhir Bulan Ini
Hidayat Nur Wahid-JIBI - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Penambahan jumlah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 5 menjadi delapan atau 10 orang sudah memasuki lobi-lobi antarpartai. Sebagian besar menyambut baik wacana tersebut.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan mengakomodasi wacana-wacana yang berkembang untuk dijadikan tata tertib periode selanjutnya.
Advertisement
Bertambahnya pimpinan akan berdampak pada hal lainnya terutama anggaran. Sampai saat ini semua partai belum ada yang memberikan sikap resmi.
“Keputusannya tentu akan diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok anggota MPR. Mungkin akan dilakukan pada akhir Agustus ini,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Dia menjelaskan bahwa PKS akan mengikuti kesepakatan bersama. Pola pimpinan paket baginya selalu berubah-ubah selama era reformasi.
Tahun 1999 misalnya, pimpinan terdiri dari seluruh fraksi yang mempunyai anggota di MPR. Tak heran pimpinan MPR cukup banyak waktu itu.
Lalu pada 2004 pimpinan MPR berubah menjadi terdiri dari 2 dari Anggota DPR dan 2 dari DPD. Pada 2009, pimpinan MPR hampir dipilih secara aklamasi lewat pemilihan terbuka. Periode sekarang beda lagi, pimpinan MPR terdiri dari tiga Anggota DPR dan satu anggota DPD.
Bertambahnya pimpinan, lanjutnya, dipastikan akan berdampak pada membengkaknya anggaran . Tetapi hal itu dinilai wajar karena merupakan risiko dalam berdemokrasi. Selama membawa manfaat untuk rakyat, menurut Hidayat, tidak ada masalah.
“Kalau ingin memperkecil anggaran, pilpres tidak usah pemilihan langsung, cukup di MPR. Pilkada tidak usah, langsung cukup di DPRD. Inilah risiko kalau kita mengambil pilihan politik,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
