Advertisement
Partai Pengusung Jokowi-Ma'ruf Terus Bahas Tambahan Pimpinan MPR
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kemungkinan bertambahnya pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi delapan atau 10 menjadi bahasan koalisi partai pengusung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Sementara berdasarkan undang-undang, jatah kursi hanya lima.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani menyebutkan ada dua pandangan soal pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baginya ekstrem. Pandangan pertama menilai penambahan sebagai ikhtiar partai bagi-bagi jabatan.
Advertisement
“Dari sudut ekstrem yang lain juga, bahwa memang MPR sebagai lembaga permusyawaratan itu kan dibutuhkan sekarang ini ya untuk hal-hal yang sifatnya bukan politik praktis,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Mengingat MPR lebih dari sekadar kepentingan politik Arsul menjelaskan bahwa semua partai harus mendapat posisi pimpinan agar sama. Tujuannya agar pembahasan masalah-masalah kenegaraan lebih kondusif.
Apabila semua partai sepakat penambahan pimpinan, pertanyaan selanjutnya adalah kursinya delapan atau 10. Jika 8 ada yang tidak dapat jatah, kalau 10 semua rata.
Koalisi Jokowi berdasarkan pertemuan para sekjen beberapa hari lalu membuka wacana ini. Mereka membahas setelah masing-masing partai bertemu partai di luar pengusung.
Dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto contohnya. Arsul menuturkan bahwa Prabowo menyambut baik meski ada sisi positif dan negatifnya.
Meski begitu, koalisi Jokowi masih belum mengambil kesimpulan apakah akan setuju menambah kursi pimpinan atau tidak. Mereka khawatir ada yang cari muka.
“Jangan-jangan kita mau 10 tapi ada juga fraksi yang tidak mau karena misalnya ingin lebih populer di mata publik, mengatakan ini bagi-bagi jabatan kami ga mau ikut. Kan tidak bisa dipaksa juga kalau tidak mau ikut dapat pimpinan MPR,” jelas Arsul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
Advertisement
Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Berita Pilihan
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Jaga Tren Penurunan Angka Kemiskinan, Pemkab Sleman Genjot Program Terpadu
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
