Advertisement
Jusuf Kalla Sebut Papua Selama Ini Disubsidi Besar-besaran Hampir Rp100 Triliun
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menyebut memberikan subsidi hampir Rp100 triliun untuk Papua.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim kalau pemerintah memiliki perhatian yang begitu besar kepada Papua dan Papua Barat.
Advertisement
JK menerangkan bahwa subdisi yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat lebih besar dari royalti yang diberikan dari PT Freeport.
JK memahami apabila pemerintah pusat banyak bergantung kepada sumber daya alam di Papua untuk menggerakan roda ekonomi. Salah satu yang dicontohkannya ialah pajak royalti lebih dari Rp20 triliun dari PT Freeport.
BACA JUGA
Namun di samping itu, kata JK, Pemerintah memberikan anggaran hingga subsidi ke Papua sebanyak hampir Rp 100 triliun.
"Jadi Papua itu disubsidi habis, besar-besaran dibanding dengan apa yang diperoleh pajak pokok, untuk dipahami saja seperti itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/8/2019).
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalani otonomi daerahnya. Hal itu disampaikan JK, lantaran orang Papua bisa menjadi kepala daerah di manapun. Akan tetapi, yang bisa menjadi kepala daerah di Papua hanya orang Papua itu sendiri.
Otonomi daerah khusus Papua itu juga disebut JK merupakan buah hasil dari dialog antara pemerintah dan Papua selama ini.
"Secara hukum, teman-teman Papua bisa menjadi Gubernur di Jakarta, Jabar, tapi orang Jakarta, Jabar dan lain-lain enggak bisa jadi Gubernur Papua. Itu otonomi politiknya luar biasa," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Layanan Kesehatan di Gaza Butuh Rp116,3 Triliun
Seorang Anggota Polisi di Bali Jadi Tersangka Pidana Perdagangan Orang
Bahlil Naikkan Tunjangan ASN Kementerian ESDM 100 Persen
Siap-siap! Insentif dari BI untuk Perbankan Akan Meluncur Desember
Advertisement
Usut Korupsi Pengadaan EDC, KPK Kumpulkan Data dari 15 Ribu SPBU
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan di Bareskrim
Advertisement
Mensesneg Sebut Perpres Ojol Rampung Akhir Tahun
Izin Air Tanah AQUA Akan Dievaluasi Kementerian ESDM
Aduan WhatsApp Tembus 28.390 Pesan, Menkeu Bakal Turun Langsung
Moda Transportasi Wajib Ramp Check Jelang Nataru, Ini Alasannya
Sekjen DPR RI Segera Dipanggil KPK
Advertisement
Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Berita Pilihan
Advertisement
Walhi Sebut Ada Potensi Pencemaran Lingkungan di Proyek PSEL
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Penyidik Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai terkait Korupsi POME
- Polisi Beberkan Kronologi Warga yang Ditembak Begal di Jakbar
- Energi Fosil Makin Mahal, Pemerintah Genjot Energi Baru Terbarukan
- Cara Sederhana Redakan Stres dan Cemas dengan Bersenandung
- 10 Orang Diduga KKB Ditangkap dan Menjalani Proses Hukum
- Erick Thohir Tegaskan Shin Tae-yong Sudah Jadi Masa Lalu
- Pemerintah Pastikan TPA Jatiwaringin Jadi Lokasi PSEL Tangerang
Advertisement
Advertisement
