Advertisement
Jusuf Kalla Sebut Papua Selama Ini Disubsidi Besar-besaran Hampir Rp100 Triliun
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menyebut memberikan subsidi hampir Rp100 triliun untuk Papua.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim kalau pemerintah memiliki perhatian yang begitu besar kepada Papua dan Papua Barat.
Advertisement
JK menerangkan bahwa subdisi yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat lebih besar dari royalti yang diberikan dari PT Freeport.
JK memahami apabila pemerintah pusat banyak bergantung kepada sumber daya alam di Papua untuk menggerakan roda ekonomi. Salah satu yang dicontohkannya ialah pajak royalti lebih dari Rp20 triliun dari PT Freeport.
Namun di samping itu, kata JK, Pemerintah memberikan anggaran hingga subsidi ke Papua sebanyak hampir Rp 100 triliun.
"Jadi Papua itu disubsidi habis, besar-besaran dibanding dengan apa yang diperoleh pajak pokok, untuk dipahami saja seperti itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/8/2019).
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalani otonomi daerahnya. Hal itu disampaikan JK, lantaran orang Papua bisa menjadi kepala daerah di manapun. Akan tetapi, yang bisa menjadi kepala daerah di Papua hanya orang Papua itu sendiri.
Otonomi daerah khusus Papua itu juga disebut JK merupakan buah hasil dari dialog antara pemerintah dan Papua selama ini.
"Secara hukum, teman-teman Papua bisa menjadi Gubernur di Jakarta, Jabar, tapi orang Jakarta, Jabar dan lain-lain enggak bisa jadi Gubernur Papua. Itu otonomi politiknya luar biasa," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Advertisement
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Sabtu 27 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
