Surat Cinta untuk Gubernur DIY

Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat membuka Simposium Internasional terkait Budaya Jawa dan Naskah Keraton di Royal Ambarukmo Hotel, Selasa (5/3/2019). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
16 Agustus 2019 15:27 WIB Bernadheta Dian Saraswati News Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian NU mengirimkan sebuah surat untuk Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Surat yang ditulis atas nama H. Beny Susanto selaku Ketua PW LPPNU DIY dan Ketua Koperasi Griya Jati itu berisi tentang sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan lingkungan. 

Berikut isi surat cinta yang diberi judul Surat Cinta buat Gubernur DIY, Bersama Menebar Kesejahteraan Warga:

Kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa atau Sultan Hamengku Buwono X. Semoga kesehatan, rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa terlimpahkan kepada Yang Mulia, keluarga, dan seluruh warga DIY.

Perkenalankan sebagai bagian dari warga dan gerakan masyarakat sipil, Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian NU mengucapkan "Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-74, semoga semakin berkah, meluas untuk menebar kesejahteraan untuk rakyat". Kami mengapresiasi dan bersyukur atas sejumlah prestasi kinerja pemerintahan sehingga angka pertumbuhan ekonomi DIY pada tri wulan pertama 2019 mencapai 7,50%, jauh di atas angka nasional 5, 07 dan pulau jawa 5,66%. Bahkan ada 8 delapan perhargaan dari Asian The Post seperti provinsi terbaik secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan fiskal terbaik dan provinsi dengan tingkat inflasi terbaik.

Namun demikian izinkan kami menyampaikan pula pertanyaan, sebagian kegelisahan yang dialami terutama pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan lingkungan. Kita pahami bersama konsep mulia SDGs (Suistenability Development Goals) bahkan telah dilahirkan dalam Rapergub, tetapi dalam bidang tersebut tampak gejala yang terbalik, "ancaman pembangunan yang berkelanjutan". Gejala ini bisa ditilik dari aspek angka ketimpangan ekonomi tertinggi secara nasional sejak 2017-2019, berkisar pada 0,4 (bukan Jakarta, Jawa maupun Papua), alih fungsi lahan pertanian produktif (250 hektar/tahun), semakin langka tenaga kerja tani (tua dan manula), dan semakin menjauhnya pemuda dari pertanian.

Jika kami lihat dari dekat betapa petani menghadapi beban ganda dan berkelanjutan. Adakah kontribusi pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari sektor pertanian, atau dominasi dari investasi dan belanja pemerintah? Apa janji pencetakan 50 ha sawah baru dari dampak pembangunan Yogyakarta International Airport sudah diwujudkan? Apa pembangunan "Sleman City Mall" tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan karena sampai bibir sungai ditabrak?

Yang Mulia Gubernur... Kami berterima kasih karena para kyai, ustadz, pendeta, pastur dan tokoh agama, kepercayaan selalu diajak berdoa, mengingat Allah SWT untuk keselamatan seluruh warga. Tampak dalam meriah berbagai ritual daerah, keraton maupun persembahan syukur. Namun demikian dalam pendek pikiran sederhana kami belum semua doa tersebut terkabul. Menurut bahasa agama "memberdayakan yang miskin seperti petani, nelayan, buruh" adalah bagian dari jihad "daf'u dhoroorin ma'shuumin". Butuh kebersamaan tiga kekuatan (negara, swasta dan masyarakat) dalam menebar kesejahteraan seperti teladan mendiang almarhum Yang Mulia Sultan Hamengku Buwono IX dalam mengimplementasikan tahta untuk rakyat.

Kami melaporkan bahwa ada ikhtiar kecil yang dilakukan berbagai elemen masyarakat sipil seperti Griya Jati Rasa, dan Pusat Studi Pembangunan dan Tranformasi Masyarakat UKDW Yogyakarta. Dalam struktur NUpun tersedia cukup sumber daya manusia yang perlu diperkuat menuju ke sana. Hal ini terlihat pada aktivitas pemberdayaan, pendampingan warga terdampak pembangunan bandara Yogyakarta Internasional Airport dan sekitar, terutama petani, nelayan, pelaku usaha kecil olahan, dan rintisan pelaku wisata pedesaan. Tetapi agaknya belum terkonsolidasi dengan kekuatan negara dan swasta. Upaya tersebut tidaklah bisa disebut sebagai jihad tanpa sinergi ketiga kekuatan.

Yang Mulia Gubernur... Kami mohon maaf apabila apa yang telah dihaturkan merupakan hal yang keliru ataupun kurang berkenan bagi paduka. Semoga melalui refleksi 17 Agustus 2019, kita bersama terus bersyukur sehingga tetap mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Wujudnya adalah dalam kebersamaan menebar kesejahteraan, bukan untuk sebagian saja tetapi untuk semu.

Makah, 15 Agustus 2019/14 Dzulhijah 1440 H
Hormat kami,
H. Beny Susanto
Ketua PW LPPNU DIY dan Ketua Koperasi Griya Jati