Advertisement
Demokrat Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Ini Kata PKB ...

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bersuara soal Partai Demokrat yang menyatakan ingin memperkuat pemerintahan dengan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa apabila Jokowi menghendaki ada tambahan koalisi, ini akan dibahas dengan partai pengusung.
Advertisement
Bergabungnya Demokrat diyakininya ingin berbagi kekuasaan.
“Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti. Misalnya apa bentuk bargaining-nya. Apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR DPR, tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya, dan itu akan dibahas,” katanya saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Karding menjelaskan bahwa walaupun Indonesia menganut sistem presidensial, perlu ada penyeimbang yang melakukan kritik. Oleh karena itu perlu ada oposisi.
“Soal siapa yang mau jadi oposisi kita kan juga belum tau, belum melihat, yang jelas baru PKS yang menyatakan oposisi,” jelasnya.
Sementara itu, partai di luar pengusung Jokowi-Amin berada di tengah-tengah, kadang bergabung kadang oposisi.
“Idealnya oposisi kita dorong berkembang supaya ada kontrol, supaya ada diskusi setiap mengambil kebijakan. Itu akan membuat itu lebih matang demokrasinya,” ucap Karding.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa komunikasi partainya terus berlangsung dengan partai pengusung Jokowi-Amin, termasuk PDIP.
Komunikasi secara informal dengan PDIP dilakukan bersama kader-kader yang memiliki akses dengan kepengurusan dan di legislatif.
“Sangat positif [tanggapannya] karena kebersamaan untuk membangun bangsa ini kan kita sepakati bersama. Kan akan lebih bagus kalau kita bersama-sama membangun bangsa untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement