Advertisement
Ini Alasan Parta Demokrat Ingin Gabung ke Pemerintahan Jokowi
Menkop UKM Syarief Hasan - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Demokrat ikut mengusung mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019. Namun, mereka berharap bisa gabung ke pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-KH Ma’ruf Amin meski belum ada sikap resmi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa alasan mereka bisa menjadi koalisi agar program partai bisa berjalan.
Advertisement
“Sebelum pilpres selesai Partai Demokrat menawarkan konsep-konsep bagaimana membangun lima tahun ke depan. Diharapkan kedua capres bisa menjalankan itu. Intinya poin-poin kami adalah kami mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan partai,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (13/8/2019).
Syarief menjelaskan bahwa Demokrat tidak ingin menjadi oposisi karena yang bertugas menjalankan program adalah eksekutif atau pemerintah, bukan legislatif sebagai pembuat undang-undang.
BACA JUGA
“Partai Demokrat hanya bisa menjalankan itu di sisi legislatif. Tapi di sisi eksekutif Demokrat tidak memiliki otoritas manjalankan itu. Paling Demokrat hanya memfasilitasi mendengar kemudian mengusulkan kepada pemerintah,” jelasnya.
Meski berharap menjadi koalisi, yang memutuskan itu, ucap Syarief, adalah Jokowi-Amin. Mereka siap menerima keputusan apapun.
Untuk membuat semakin mantap keyakinan Jokowi-Amin, Demokrat terus melakukan penjajakan komunikasi dengan partai koalisi pendukung secara informal. Reaksi mereka positif.
“Ya, kalau diajak dan kalau kita cocok ya. Dan kalau kita memiliki unsur persamaan dengan koalisi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Momen Penyambutan Prabowo di Jepang Simbol Kedekatan Dua Negara
WFH ASN Disiapkan, Mendagri: Layanan Publik Tetap Jalan Normal
Kondisi Andrie Yunus Korban Air Keras Belum Membaik, Masih di HCU
KPK Segera Periksa Keluarga Fadia Arafiq di Kasus Korupsi
Advertisement
Krisis Energi Global, Australia Turunkan Pajak BBM Separuh
Pasang Penghalang di Rel Kereta Api, Warga Dipolisikan PT KAI
Kasus LNG Pertamina: Hari Karyuliarto Minta Ahok Berhenti Obral Opini
KPK Bongkar Suap Kuota Haji Ratusan Ribu Dolar ke Pejabat Kemenag
Iran Tegaskan Siap Gunakan Seluruh Kekuatan Hukum Agresor
Advertisement
Kasus Chromebook: Aliran Rp809 Miliar Tak Tercatat di SPT Nadiem
Raup Investasi Rp401 Triliun dari Jepang, Seskab: RI Magnet Dunia
Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
Kemenko PM: Kasus Amsal Sitepu Ancaman Bagi Industri Kreatif Nasional
Advertisement
Gunung Semeru Erupsi 10 Kali Sehari, Kolom Abu Capai 600 Meter
Berita Pilihan
Advertisement
Tak Bisa Berobat dan Gaji Tertahan, Pekerja Garmen di Sleman Protes
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Biaya Korban Ledakan SAL di Teras Malioboro Ditanggung Pengelola
- Pengakuan Pedagang Nuthuk Terungkap, Wisata Pantai Depok Terimbas
- Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
- Saluran Limbah Meledak di Teras Malioboro Jogja, Tiga Orang Terluka
- Polemik Retribusi Parangtritis, Pemkab Bantul Berencana Pindah TPR
- Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
- HUT ke-80 Sultan HB X, 10.000 Pamong se-DIY Bakal Kirab Hasil Bumi
Advertisement
Advertisement
