Advertisement
Ini Alasan Parta Demokrat Ingin Gabung ke Pemerintahan Jokowi
Menkop UKM Syarief Hasan - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Demokrat ikut mengusung mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019. Namun, mereka berharap bisa gabung ke pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-KH Ma’ruf Amin meski belum ada sikap resmi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa alasan mereka bisa menjadi koalisi agar program partai bisa berjalan.
Advertisement
“Sebelum pilpres selesai Partai Demokrat menawarkan konsep-konsep bagaimana membangun lima tahun ke depan. Diharapkan kedua capres bisa menjalankan itu. Intinya poin-poin kami adalah kami mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan partai,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (13/8/2019).
Syarief menjelaskan bahwa Demokrat tidak ingin menjadi oposisi karena yang bertugas menjalankan program adalah eksekutif atau pemerintah, bukan legislatif sebagai pembuat undang-undang.
“Partai Demokrat hanya bisa menjalankan itu di sisi legislatif. Tapi di sisi eksekutif Demokrat tidak memiliki otoritas manjalankan itu. Paling Demokrat hanya memfasilitasi mendengar kemudian mengusulkan kepada pemerintah,” jelasnya.
Meski berharap menjadi koalisi, yang memutuskan itu, ucap Syarief, adalah Jokowi-Amin. Mereka siap menerima keputusan apapun.
Untuk membuat semakin mantap keyakinan Jokowi-Amin, Demokrat terus melakukan penjajakan komunikasi dengan partai koalisi pendukung secara informal. Reaksi mereka positif.
“Ya, kalau diajak dan kalau kita cocok ya. Dan kalau kita memiliki unsur persamaan dengan koalisi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
