Advertisement
Sistem Transfer Dana dari Pusat Masih Jadi Keluhan Daerah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah daerah mengeluhkan sistem transfer dana dari pemerintah pusat, mulai dari persoalan lelang proyek yang jumlahnya harus sesuai dengan anggaran hingga dana bagi hasil pajak yang tidak transparan. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Anggota Komite IV DPD RI bersama sejumlah pejabat dari Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, di Gedung DPD DIY Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Rabu (7/8/2019).
Anggota DPD RI Perwakilan DIY Cholid Mahmud mengakui banyak keluahan dari kabupaten di DIY terkait dana transfer dari pemerintah pusat. Rapat tersebut memang bertujuan untuk meminta masukan yang nantinya akan disampaikan ke Kementerian Keuangan.
Advertisement
“Kami menampung banyak keluhan yang nanti akan kami teruskan juga ketika rapat bersama pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan,” kata dia dalam rilisnya, Kamis (8/8/2019).
Pihaknya menemukan hal unik seperti upaya efisiensi yang dilakukan daerah namun justru dinilai pusat sebagai suatu kegagalan menjalankan program. Ia mencontohkan, adanya proyek dengan pagu anggaran tertentu dari pemerintah pusat, namun kontraktor berani menawar lebih murah, sayangnya ini menjadi persoalan dan dianggap kinerja daerah berkurang karena tidak mampu menghabiskan anggaran. Cholid sepakat, bahwa hal ini termasuk metode yang tidak tepat karena di satu sisi tawaran murah dengan tetap mempertimbangkan kualitas hasil proyek itu bisa untuk efisiensi anggaran.
“Ini kan persoalan unik, misalnya nilai anggarannya Rp100 miliar, ternyata saat lelang kontraktor menawar lebih murah katakanlah sekitar Rp80 miliar atau sering disebut lelang ndlosor. Ini justru jadi indikator kinerja daerah kurang bagus karena anggaran tidak habis, padahal ini bisa termasuk efisiensi,” ucapnya.
Kasubbid Belanja Non Gaji dan Pengendalian Kas Daerah BKAD Sleman Nisa Fidyati yang hadir dalam rapat tersebut mengakui adanya proyek yang pemenang lelang ternyata lebih murah dari pagu menjadi persoalan tersendiri. Satu sisi sebenarnya anggaran yang tersisa itu bisa dimanfaatkan untuk program lain yang sejalan.
“Termasuk soal proyek selesai berapa persen harus ditransfer, kemudian juknis dari pusat yang kadang turunnya terlambat, kami berharap ada kebijakan dari pusat agar penggunanaan anggaran ini berjalan dengan baik,” katanya.
Cholid menambahkan persoalan lain, tidak adanya keterbukaan persentase jumlah bagi hasil pajak antara pusat dengan daerah. Selama ini daerah hanya diberikan begitu saja tanpa mengetahui persentasenya. Pihaknya akan mendesak Kementerian Keuangan untuk membuka persentase bagi hasil itu agar diketahui oleh daerah.
“Jadi daerah itu hanya tahu dikasih sekian anggaran bagi hasil pajak, tanpa mengetahui jumlah yang diterima itu berapa persen dari perolehan pajak. Kadang yang diharapkan misalnya sekian miliar tetapi yang turun hanya beberapa saja,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Ratusan PNS Sleman Dapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Advertisement