Advertisement
BUNTUT BLACKOUT: Tak Punya Dasar Hukum, Rencana PLN Menyunat Gaji Karyawan Dikecam
Ilustrasi. - Bisnis.com/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemotongan gaji karyawan PLN untuk mencari dana kompensasi bagi pelanggan yang terkena pemadaman listrik serentak (blackout) menuai kecaman.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritisi rencana PT PLN (persero) yang ingin memotong gaji karyawan untuk menutupi biaya ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen akibat listrik padam secara massal.
Advertisement
Melalui akun Twitter-nya @msaid_didu, ia berujar rencana potong gaji karyawan oleh PLN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, pemotongan gaji juga dirasa bertentangan dengan prinsip keadilan.
"Kebijakan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan PLN karena mati listrik yang rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tidak punya dasar hukum dan tidak adil. Pelanggan tidak berhak menerima uang pribadi karyawan," cuit Said Didu di Twitter, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA
Kebijakan rencana pemberian kompensasi kpd pelanggan PLN krn mati listrik yg rencananya diambil dari pemotongan gaji karyawan adalah kebijakan tdk punya dasar hukum dan tdk adil. Pelanggan tdk berhak menerima uang "pribadi" karyawan
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 7, 2019
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan memastikan biaya untuk kompensasi atau ganti rugi akibat insiden mati listrik atau blackout tidak akan membebani APBN.
Pasalnya, biaya kompensasi senilai Rp800 miliar lebih itu bakal ditutup dengan mekanisme potong gaji karyawan.
Ia mengatakan PLN tidak berani mengambil dana APBN sebagai biaya ganti rugi terhadap konsumen lantaran bukan peruntukkannya.
"Makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ekspor Perikanan 2025 Tembus US$6,27 Miliar, AS Jadi Pasar Terbesar
Jamaah An-Nadzir Mulai Puasa 18 Februari 2026
Prabowo Negosiasi Tarif AS, Apindo Minta Sektor Padat Karya Diutamakan
DPR Tekankan Anggaran Pendidikan 20 Persen untuk Madrasah
Advertisement
Petasan Meledak Saat Diracik, Tiga Remaja Grobogan Terluka
China Bebaskan Visa Warga Inggris dan Kanada Mulai 17 Februari
Gempa M 5,2 Guncang Mentawai, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami
Sidang Isbat Ramadan 2026 Digelar 17 Februari, Ini Tahapannya
Kapolres Bima Nonaktif Terjerat Narkoba, Ini Fakta Polri
Advertisement
Mulai Besok! China Bebaskan Visa untuk Warga Inggris dan Kanada
Mudik Imlek China Pecahkan Rekor 9,5 Miliar Perjalanan
Mengenal Tradisi Chunyun, Arus Mudik Raksasa di Tiongkok
Hubungan Myanmar-Timor Leste Memanas, Diplomat Diusir dari Yangon
Keluarga Korban Air India Diminta Lepas Hak Gugat
Advertisement
Marco Rubio: Donald Trump Pilih Negosiasi dengan Iran
Berita Pilihan
Advertisement
Jelang Ramadan, Pertamina Tambah 1,1 Juta Tabung LPG 3Kg di Jateng-DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kavach Space Jadi Ruang Kolaborasi Kacamata dan Seni
- Libur Imlek 2026, 60.250 Penumpang Padati KAI Daop 7 Madiun
- Organisasi Desa Rapat Bahas PMK Dana Desa dan Kritik Prabowo
- SE Pembelajaran Ramadan 2026 Diterbitkan, Ini Jadwal Libur Liburnya
- Hartanto Ardi Saputra Pimpin AJI Yogyakarta 20262029
- Prabowo Subianto Bahas Strategi Ekonomi RI-AS di Hambalang
- Dana Pokir DPRD Kulonprogo 2026 Minim, Infrastruktur Terancam
Advertisement
Advertisement
