Antisipasi Masalah karena Listrik Padam, Ini Usulan Menteri Perhubungan
Penumpang turun dari kereta MRT saat dievakuasi di Jakarta, Minggu (4/8/2019). Gangguan listrik yang melanda Ibu Kota berdampak pada terhentinya operasi MRT Jakarta. - Antara Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan sejumlah infrastruktur strategis yang bergantung pada pasokan listrik memiliki pembangkit listrik secara mandiri.
Usulan tersebut dilontarkan menyusul terganggunya aliran listrik di sebagian wilayah kerja sistem kelistrikan Jawa-Bali, berlangsung sejak Minggu (4/8/2019) sekitar pukul 11.50 WIB.
“Saya sebenarnya merekomendasikan dari sejak dulu saya di Jakpro [PT Jakarta Propertindo] bahwa kalau kegiatan strategis seperti bandara, MRT, kereta listrik [baik commuter maupun MRT dan LRT] mesti punya pembangkit sendiri sehingga [suplai listriknya] double,” ujarnya, Senin (5/8/2019).
Menurut Budi, selain karena menjadi tumpuan bagi banyak kepentingan, padamnya listrik selama berjam-jam ini juga menyangkut harga diri bangsa.
Di samping itu, kepemilikan pembangkit listrik oleh perusahaan yang mengelola sarana vital ini juga bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi perusahaan, khususnya seperti PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang saat ini menjalankan tugas PSO (public service obligation) atau subsidi.
“Ini kan kegiatan setengah subsidi. Jadi, kalau dia ada income bisa mengurangi subsidi juga. Ini konsep yang saya sampaikan,” katanya.
Menurut Budi, penyedia jasa seperti MRT perlu memiliki pembangkit yang bisa menyuplai listrik hingga 130 megawatt (MW) apalagi jika tahap 2 akan beroperasi kelak. Untuk KCI, dia juga menyarankan pembangkit listrik dengan kapasitas suplai yang sama yakni 139 Megawatt.
Adapun alokasi pembangunan pembangkit, menurutnya bisa dianggarkan dalam belanja modal (capital expenditure) perusahaan.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
