Keselamatan Pekerja Migran Harus Diperhatikan

Petugas melayani calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang membuat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-KTKLN) di Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindunga TKI (BP3TKI) Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/7/2017). - JIBI/Bisnis.com/Dok
04 Agustus 2019 22:37 WIB Abdul Hamied Razak News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Tidak semua pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan majikan yang baik sehingga keselamatan mereka harus diperhatikan.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan persoalan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan adalah masalah keselamatan. Hal itu tertuang di Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. "Ini amanat undang-undang di mana pemerintah harus melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja," kata Paku Alam X seusai menerima Dewan Juri Hasan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) di Gedhong Pare Anom, Komplek Kepatihan, Jogja, Sabtu (3/8/2019).

Menurut Paku Alam, di satu sisi masih banyak negara yang membutuhkan TKI asal Indonesia, dan di sisi lain tidak sedikit TKI yang tidak bisa pulang dengan alasan dokumen yang bermasalah seperti visa dan lainnya. DIY, kata Paku Alam, dinilai sebagai salah satu daerah yang berhasil mengembangkan pola untuk persiapan dan juga pasca pekerja migran kembali ke Indonesia. Salah satu keberhasilannya yaitu dengan mendorong pengembangan usaha berkelanjutan untuk pekerja migran agar tidak kembali ke luar negeri seperti yang telah dilaksanakan di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

"Bekerja keluar negeri itu tidak salah jika disiapkan sebagai pekerja formal dan Indonesia harus tetap mengembangkan pekerja-pekerja formal sekaligus memiliki kemampuan yang super," katanya.

Salah satu faktor munculnya kasus TKI yang bermasalah dengan hukum di luar negeri adalah masalah budaya. Oleh karenanya, para TKI juga harus dibekali dengan pengetahuan budaya di negara tujuan.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Juri HWPA, Siti Rohaini, menjelaskan penghargaan diberikan kepada pihak yang selama ini dinilai memiliki dedikasi untuk melakukan perlindungan kepada para pekerja dari keberangkatan hingga kembali ke Indonesia. DIY, katanya, sebagai salah satu nominasi dalam penghargaan ini dan berharap untuk menang. Para dewan juri HWPA pun terkesan dengan konsep Jogja yang berkaitan dengan pariwisata.

HWPA diberikan Kementerian Luar Negeri RI untuk mitra yang mempunyai kiat inovatif dan efektif dalam proses perlindungan, dan pemerintah daerah merupakan salah satu mitra dari Kemenlu RI. "DIY tidak hanya mampu mengembangkan pariwisata tetapi juga mengembangkan kebudayaan. Artinya jika ini kota kebudayaan maka yang dikembangkan adalah SDM dan produk kebudayaannya," kata Siti.

Berdasarkan data Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) DIY, selama periode Januari-Juni 2019 jumlah pekerja migram Indonesia sebanyak 572 orang. Rinciannya, warga Kulonprogo sebanyak 184 orang; Bantul sebanyak 166 orang; Sleman sebanyak 126 orang; Gunungkidul 63 orang; dan Kota Jogja 33 orang. "Total dalam tiga tahun terakhir DIY mengirimkan sebanyak 3.543 tenaga kerja," kata Kepala BP3TKI DIY Suparjo.

Secara nasional, posisi DIY menempati ranking ke-8 terbanyak mengirimkan pekerja migran ke luar negeri. Pekerja migran asal DIY bekerja di sektor formal ke perusahaan-perusahaan manufaktur. "Kalau masuk di sektor formal, asalkan berangkat secara legal, insyaallah tidak banyak permasalahan yang muncul. Semua data PMI ada pada kami, kalau yang berangkat mandiri tidak terdata," katanya.

Dari 553 orang PMI yang berangkat tahun ini, semuanya tercatat sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Jogja. Sisanya, sebanyak 19 orang PMI terdaftar sesuai lokasi pemberangkatannya. "Sampai Juni 2019 jumlah PMI asal DIY yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Jogja sebanyak 1.813 orang," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogja Ainul Kholid.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia