Advertisement
Wacana Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada Tuai Dukungan Kemendagri
Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (kiri) memasuki mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). /ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Ya, pasti ya [mendukung usulan itu]," ujarnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019). Pada 2020, Indonesia kembali akan melakukan pilkada serentak.
Advertisement
Menurut Hadi, regulasi dari usulan aturan tersebut tidak datang dari Kemendagri. Ia menjelaskan posisi Kemendagri adalah sebagai pelaksana, sehingga nantinya juga akan hadir dalam pembahasan aturan tersebut.
Namun, Hadi juga mengatakan bahwa ia belum bisa memprediksi apakah usulan tersebut memiliki kemungkinan untuk segera dilanjutkan dan diimplementasikan, lantaran Kemendagri masih harus terus melihat perkembangan bersama dengan legislator sebagai pembuat aturan itu.
BACA JUGA
"Kan semua pastinya disikapi secara arif, bijaksana, dan para pembuat aturan itupun akan melihat situasi yang terjadi saat ini," kata dia.
"Kami belum bisa memprediksikan, yang jelas integritas seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan," imbuh Hadi.
Sebelumnya, KPU mengatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, untuk memasukkan pelarangan eks koruptor untuk kembali maju sebagai kepala daerah.
Usulan ini juga disampaikan oleh KPK. KPK meminta partai politik agar tidak kembali mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
DPR Bantah Pelanggaran Proses Pemilihan Hakim MK Adies Kadir
Advertisement
Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Tolak Pengosongan
Menbud Tetapkan 5 Desa Penerima Apresiasi Desa Budaya 2025
Survei Indikator: 72,8 Persen Responden Puas Program MBG
Polisi Selidiki Kasus Pelajar Disiram Air Keras di Cempaka Putih
Survei Indikator: 79,9 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo
Advertisement
Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan
Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Thailand Berlakukan Larangan Alkohol Nasional Saat Pemilu
Sinkhole Situjuah Berpotensi Melebar, Warga Diminta Jaga Jarak Aman
Prabowo Apresiasi Peran NU Jaga Perdamaian Bangsa di Harlah Satu Abad
Advertisement
Indonesia Desak AS-Rusia Negosiasi Ulang Pembatasan Senjata Nuklir
Berita Pilihan
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
- Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
Polres Bantul Buka Layanan SIM Keliling Februari 2026, Ini Jadwalnya
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- BRIN Tekankan Ekosistem Sosial dalam Pelestarian Manuskrip Nusantara
- Bukan Karst Biasa, Badan Geologi Ungkap Keanehan Sinkhole Situjuah
- Mahasiswa Unisa Jogja Terduga Pelaku Kekerasan Diskorsing 2 Semester
- Hujan Berpotensi Guyur Kota Besar Indonesia, Waspadai Cuaca Ekstrem
- KLa Project Rayakan 37 Tahun Bermusik Lewat Konser LUX NOVA
- Beranda Migran Perkuat Pemulihan Psikososial Korban Kebakaran PMI
- Prabowo Siapkan Kampung Haji di Mekkah, Targetkan Biaya Haji Turun
Advertisement
Advertisement
