Bendera AS & Inggris Dikibarkan dalam Unjuk Rasa Menentang China di Hong Kong

Harianjogja.com, JAKARTA --Ribuan demonstran pro-demokrasi turun ke jalan-jalan di Hong Kong, Minggu (28/7/2019). Mereka mengibarkan bendera Amerika Serikat (AS) dan Inggris dalam unjuk rasa menentang China.

Aksi itu dilakukan sehari setelah polisi anti huru hara menembakkan peluru karet dan gas air mata dalam konfrontasi kekerasan terbaru hingga menjerumuskan pusat keuangan itu ke krisis yang lebih dalam.

Dikenal sebagai aksi Protes Sheung Wan, kerumunan besar pendemo berkumpul di jantung distrik komersial kota pada Minggu sore. Polisi telah memberikan izin untuk protes tanpa bergerak, dan melarang pawai yang diusulkan melewati kota.

Akan tetapi, para pengunjuk rasa segera tumpah ke jalan-jalan di luar taman dan mulai berbaris terlepas dari larangan itu sehingga memicu bentrokan baru.

"Saya merasa sangat terharu melihat orang-orang muda mau berkorban demi masa depan mereka untuk Hong Kong," kata seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang disebut Marcus seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Minggu (28/7).

Kali ini merupakan akhir pekan kedelapan berturut-turut pelaksanaan aksi protes di kota itu. Seorang lelaki terlihat memegang bendera AS ketika pengunjuk rasa pro-demokrasi berkumpul di Chater Garden sebelum pawai untuk memprotes kekerasan polisi pada pawai sebelumnya di pusat Hong Kong.

"Saya selalu ikut protes dan saya tidak pernah memakai topeng," kata Phong Luk, yang datang ke protes mengenakan setelan Spider-Man untuk mencocokkan dengan yang dipakai putranya yang berusia enam tahun.

"Aku tidak melakukan kesalahan. Orang yang berkuasalah yang salah Pada titik ini, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali Carrie Lam mundur karena jelas tidak bisa memerintah," katanya.

Ratusan pengunjuk rasa sebelumnya berkumpul di Chater Garden, dengan membawa bendera Amerika Serikat dan Inggris yang dikibarkan. Mereka mencoba untuk memulai aksi ke Taman Peringatan Sun Yat-Sen dengan mengucapkan "mulai, mulai".

Para pengunjuk rasa juga tumpah ke jalan-jalan pusat Hong Kong dan beberapa di antaranya menuju Admiralty dan Causeway Bay.

Pihak berwenang Hong Kong telah meningkatkan pengamanan di sekitar kantor perwakilan utama China di kota itu.

Mereka mendirikan tembok barikade berisi air dan merekatkan bata di trotoar. Perisai plastik bening juga terlihat menutupi lambang negara yang telah dirusak seminggu sebelumnya.

Kemelut politik di Hong Kong bermula ketika Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menolak untuk menarik RUU Ekstradisi yang memungkinkan ekstradisi pelaku kriminal di Hong Kong ke China daratan. Kebijakan itu dipandang dapat mengancam otonomi khusus yang dimiliki wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.

Sejak Inggris mengembalikan Hong Kong kepada China pada 1997, Hong Kong menikmati status spesial yang dikenal dengan prinsip "one country, two systems". Artinya, meski menjadi bagian dari China, Hong Kong memiliki otonomi sendiri, kecuali untuk urusan luar negeri dan pertahanan, selama 50 tahun sejak diserahkan kembali.

Dengan status tersebut, Hong Kong memiliki sistem hukum tersendiri dan memungkinkan warganya menikmati kebebasan yang tidak bisa dinikmati di China daratan, seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Para kritikus mengatakan undang-undang ekstradisi dapat mengancam kedaulatan hukum Hong Kong dan reputasi internasionalnya sebagai pusat keuangan Asia. Penentang RUU Ekstradisi juga khawatir kebijakan akan menempatkan mereka pada posisi yang tidak menyenangkan di bawah sistem peradilan China, di mana hak asasi manusia tidak dijamin.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia