Advertisement
Menteri yang Membidangi Pendidikan dan Agama Harus Bebas dari Politik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Guru Besar Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Prof Alaidin Koto mengatakan menteri yang membidangi sumber daya manusia seperti pendidikan dan agama harus terbebas dari kepentingan politik praktis.
"Artinya menteri yang tugasnya berkaitan langsung dengan persoalan dasar pembangunan SDM jangan diserahkan kepada kaum politisi," kata Alaidin, Minggu (28/7/2019).
Advertisement
Guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska ini berharap dalam penentuan kursi menteri saat ini Presiden Joko Widodo benar-benar mengambil pelajaran dari periode sebelumnya.
Ia mengatakan kabinet yang umumnya direkrut dari politisi yang notabene sarat dengan kepentingan politik kelompok atau golongan menyebabkan banyak kasus pelanggaran hukum dan rasa keadilan.
Selain menteri pendidikan dan agama, menteri lainnya yang harus dibebaskan dan terbebas dari kepentingan serta politik praktis yakni menteri pemberdayaan perempuan dan anak.
"Mereka harus benar-benar bebas dari urusan politik praktis, apalagi untuk kepentingan partai," kata Alaidin yang juga salah satu Ketua DPP Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Menurut doktor pemikir politik Islam itu, jika kementerian-kementerian yang disebutkan tadi masih diserahkan kepada orang-orang yang berada di partai politik maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya. "Bangsa kita akan menghadapi persoalan SDM yang semakin parah di masa datang," katanya.
Sementara itu, agar tidak menjadi hutang politik dalam bursa calon menteri ini, Alaidin menyarankan agar presiden menyelesaikan hutang-hutang politik kepada partai dan orang-orang partai sebelum dilantik.
"Beri pengertian kepada partai dan orang-orang partai itu bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas semua kepentingan yang lain, termasuk kepentingan partai," kata Alaidin. "Kita tidak sama dengan negara-negara komunis di mana partai mengatasi negara," katanya.
Bursa calon menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih menjadi pembahasan hangat di pentas politik Tanah Air, terutama masuknya kalangan milenial untuk mengisi kursi sejumlah kementerian.
Sementara itu terkait pembangunan SDM, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan rencana lima tahun ke depan dalam acara 'Visi Indonesia' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019), di antaranya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan fokusnya beralih pada pembangunan sumber daya manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement