Advertisement
Program SDM Jokowi Didukung PKB

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Langkah presiden terpilih Joko Widodo untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di periode kedua pemerintahannya mendapat dukungan dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari.
Menurut dia, langkah itu tetap karena 42,2 persen dari 131 juta angkatan kerja kita hanya lulusan SD dan mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian, perikanan serta konstruksi.
Advertisement
"Menurut data BPS ada sekitar 55 juta orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat sehingga tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain," kata Dita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Menurut dia dengan kondisi seperti itu maka jangan heran kalau kemampuan sains dan matematika kurang maksimal karena kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf.
Dita menilai kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital 4.0 dan sejenisnya susah diwujudkan.
Menurut Dita, tekad ini harus diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh dunia usaha sebagai pengguna.
"Percuma mahal-mahal keluar uang buat melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri karena skill-nya tidak cocok. Belum lagi menurut kalangan dunia usaha 50-70 persen lulusan S1 tidak siap kerja," ujarnya.
Menurut dia menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional yaitu sebuah lembaga pemerintah non departemen, dengan fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja.
Dia menjelaskan dengan adanya badan tersebut, dapat dipetakan profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya.
"Ide ini bukan latah atau asal-asalan, selama ini banyak kementerian punya anggaran pelatihan sendiri, punya Balai Latihan sendiri. Namun perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing kementerian saja, bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu," katanya.
Dia menilai Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan karena anggaran bisa tetap di kementerian masing-masing namun alokasinya harus sesuai dengan kebutuhan nasional yang direncanakan secara terpadu.
Dia menilai tekad Presiden terpilih Jokowi untuk pengembangan SDM perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, yaitu melalui Dewan Vokasi yang nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK.
"Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal lapangan kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri dan Pejabat Baru
- Farida Farichah, Aktivis NU Berusia 39 Tahun yang Jadi Wamenkop
Advertisement

Perolehan Medali di PORDA DIY Tak Terkejar, Sleman Kunci Juara Umum
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Memanas! China Tahan Kapal Filipina di Beting Scarborough
- Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
- Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
- Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
- 2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
- 7 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini, Hapus Multi Order hingga Copot Menhub
- Tiga Tersangka Korupsi Sritex Dilimpahkan ke Kejari Surakarta
Advertisement
Advertisement