Dituding Khianati PA 212 karena Temui Jokowi, Gerindra: Semua Demi Kepentingan Bangsa

Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - Suara.com/Arief Hermawan P
19 Juli 2019 15:27 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Tuduhan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah mengkhianati para pendukung karena menemui presiden terpilih Jokowi pada Sabtu (13/7/2019) akhir pekan lalu mendapat respon dari partai berlambang kepala garuda tersebut.  

Juru Bicara Partai Gerindra Kawendra Lukistian menilai, pertemuan itu justru menunjukkan Prabowo lebih mementingkan agenda kebangsaan, termasuk kehidupan para pendukung.

Pernyataan Kawendra itu merupakan respons terhadap tudingan perwakilan PA 212, Asep Syaifudin, yang menyebut Prabowo telah berkhianat.

"Prabowo tidak pernah berkhianat pada rakyat Indonesia, jelas itu, dan semua yang dilakukan adalah demi kepentingan bangsa dan negara," kata Kawendra kepada Suara.com, Jumat (19/7/2019).

Kawendra juga tak mau menanggapi pernyataan Asep yang berharap sistem khilafah diterapkan di Indonesia tahun 2024, setelah Prabowo berkhianat.

Ia menjelaskan, para ulama sebaiknya bisa menentukan sikap yang baik demi bangsa. Sikap itulah yang diharapkan dipilih oleh PA 212 dan ormas sejenis pada Ijtimak Ulama ke-IV.

"Mudah-mudahan di sana nanti ada arahan-arahan terbaik dari para ulama kita semua. Doakan saja semuanya tetap berjalan dengan spirit Keindonesiaan, spirit untuk membangun Indoneisa lebih baik.”

Untuk diketahui, Pelaksana Tugas Ketua PA 212 Asep Syarifudin mengharapkan khilafah bisa tegak berdiri di Indonesia.

Menurutnya, khilafah atau sistem kenegaraan yang berlandaskan ajaran Islam itu tidak terlarang.

Asep mengungkapkan, dirinya telah banyak belajar terkait konsep sistem kenegaraan berlandasan Islam. Justru dirinya menilai, kalau menolak khilafah, sama artinya menodai agama.

Sebab, menurut Asep, khilafah adalah sistem politik serta menjadi salah satu bagian syariat Islam.

"Harapan saya 2024 khilafah tegak di Indonesia. Khilafah itu adalah syariat Islam. Kalau menolak khilafah itu menolak syariat Islam. Itu penodaan agama," ungkap Asep dalam diskusi yang diselenggarakan di Gedung Joeang, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Sumber : Suara.com