Pemerintah Bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026
Pemerintah bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi 2026 untuk pemerataan pendidikan, termasuk di IKN dan berbagai daerah.
Pelaksana Tugas PA 212 Asep Syarifudin (paling kiri)./Suara.com
Harianjogja.com, JAKARTA—PA 212 merancang agar khilafah bisa ditegakkan di Indonesia pada 2024. Pelaksana Tugas PA 212, Asep Syarifudin mengatakan FPI sendiri sudah memiliki Divisi Penegakan Khilafah dan konsep pemerintahan tersebut diajarkan dalam organisasinya itu.
“Saya pelajari konsepsi ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir. Kalau FPI itu ada Ketua Penegakan Khilafah. JAT, Jamaah Anshorus Syariah juga ada perjuangan penegakan Khilafah,” kata Asep dalam diskusi yang digelar di Gedung Joeang 45, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Menurutnya, sistem khilafah adalah solusi. Sebab, sistem demokrasi di Indonesia hanya bisa melindungi masyarakat, tapi tak aman bagi kedaulatan agama.
“Demokrasi, sistem itu kalau dalam melindungi masyarakat iya, tapi untuk konteks mengamankan kedaulatan agama, belum tentu,” ujarnya.
Karena itulah Asep sangat berharap khilafah bisa tegak berdiri di Indonesia pada 2024. Selain banyak organisasi-organisasi berbasis Islam yang memiliki divisi soal penegakan khilafah, Asep juga menilai kalau khilafah tersebut adalah syariat Islam.
“Harapan saya 2024 khilafah tegak di Indonesia. Khilafah itu adalah syariat Islam. Kalau menolak khilafah itu artinya menolak syariat Islam, itu penodaan agama.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Pemerintah bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi 2026 untuk pemerataan pendidikan, termasuk di IKN dan berbagai daerah.
Aksi demo di Bundaran HI dan DPR/MPR ganggu rute Transjakarta, sejumlah koridor dialihkan dan dihentikan sementara.
Rupiah menguat ke Rp17.865 per dolar AS didorong sentimen damai AS-Iran dan stabilitas domestik jelang rapat BI.
Ekonom ingatkan risiko pergeseran ke BBM subsidi usai Pertamax naik. Pemerintah diminta jaga subsidi tepat sasaran.
KPK menyita Rp59 juta dan uang asing dari rumah Silmy Karim serta meluruskan isu viral terkait barang bukti OTT imigrasi.
Ratusan mahasiswa demo di Bundaran HI tertahan polisi di Jalan MH Thamrin karena alasan keamanan dan kelancaran lalu lintas.