BGN Tak Intervensi Kasus Pencambukan Korwil KPPG Purwakarta
BGN menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus pencambukan di KPPG Bogor dan membuka kanal pengaduan anonim untuk mencegah kekerasan.
Ilustrasi Korupsi
Harianjogja.com, JAKARTA - Sumber daya alam disebut paling sering dikorupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief menyoroti potensi-potensi adanya tindak pidana korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Sebab, kata Syarief, potensi korupsi terbesar di Indonesia ada di sektor SDA.
"Kenapa kami fokus di SDA, karena sektor ini paling banyak korupsi. Kenapa? Di setiap banyak sektor (penghasil) uang, di situ akan banyak kemungkinan korupsi," kata Syarief dalam acara diskusi kanal \'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia\' di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
Menurut Syarief, sumber daya alam merupakan barang yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, SDA merupakan barang terbatas dan tidak bisa dikembangbiakkan. Apalagi, dalam sektor tambang.
"Kalau habis tambangnya, ya enggak bisa beranak, tinggal lobangnya. Kalau abis emasnya, tidak bisa beranak, nikel, dan yang lainnya juga," imbuhnya.
Syarief meminta agar seluruh pihak utamanya para pengusaha tambang untuk sama-sama menjaga sumber daya alam di Indonesia. Terlebih, Undang-Undang (UU) sudah mengatur tentang pemanfaatan dan perlindungan terhadap lingkungan.
"Kemudian juga, karena sumber daya alam adalah sumber uang negara. Tapi kalau kita lihat, itu sedikit sekali dia (SDA) menyumbang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarief mencontohkan soal ketimpangan atau ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dia mencontohkan terkait penghasilan perusahaan Aneka Tambang (Antam) pada 2018 yang mencapai lebih dari Rp300 miliar per tahun.
Di sisi lain, tekan Syarief, terdapat dampak yang cukup mahal akibat buruknya pertambangan tersebut yakni, banjir bandang di daerah pertambangan. Kerugian negara dari banjir tersebut justru mencapai triliunan rupiah.
"Berapa kerugian negara akibat banjir yang tergenang, setelah dihitung triliunan totalnya. Tidak seimbang," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
BGN menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus pencambukan di KPPG Bogor dan membuka kanal pengaduan anonim untuk mencegah kekerasan.
Survei Indef terhadap 1.800 UMKM menunjukkan partisipasi dalam program MBG masih rendah, sementara 22% responden mengalami penurunan usaha.
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.
Bahlil Lahadalia memastikan pengadaan impor minyak melalui BLU Lemigas tidak memakai APBN. Skema Perpres 107/2026 masih dalam masa transisi.
Cisdi mendesak kenaikan cukai rokok 50%. Riset memperkirakan output ekonomi naik Rp315,1 triliun dan 1,14 juta lapangan kerja tercipta.
IHSG ditutup menguat 0,31% ke 5.282,31 mengikuti bursa Asia. Saham kesehatan memimpin kenaikan, sedangkan sektor infrastruktur melemah.