Pertemuan Jokowi-Prabowo Jadi Momentum Pemersatu Bangsa

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) di dalam gerbong kereta MRT di Jakarta, Sabtu (13/7 - 2019). Ist/Antara.
13 Juli 2019 20:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa menjadi momentum untuk menyatukan kembali bangsa ini yang sudah mulai retak sejak Pilpres 2019 berlangsung.

"Jika seandainya pertemuan kedua capres tersebut dilakukan lebih awal, dengan saling menghormati hukum dan menjaga nilai-nilai demokrasi, mungkin konflik politik yang berujung kerusuhan dapat dicegah. Tapi semuanya sudah terlanjur, ibarat nasi sudah menjadi bubur," kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo di Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Namun yang penting, lanjut dia, kedua capres yang bersaing di pilpres 2019 itu pada akhirnya bertemu dan telah menunjukkan sikap ksatria. "Momen inilah yang sudah lama ditunggu masyarakat, terutama yang gandrung persatuan," kata Karyono.

Pertemuan kedua tokoh tersebut diharapkan dapat mendinginkan atmosfir politik yang memanas selama musim kampanye hingga berujung kerusuhan berdarah yang menimbulkan korban jiwa pada 21-22 Mei 2019 lalu.

"Pesan perdamaian yang disampaikan Jokowi dan Prabowo pada pertemuan itu ibarat hujan di musim kemarau. Tentu, saya berharap pertemuan tersebut dapat mencegah polarisasi yang lebih luas di masyarakat," kata Karyono.

Karena jika dibiarkan, polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Maka, pertemuan kedua tokoh tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai pemadam kebakaran.

Pertemuan kedua tokoh tersebut juga bisa efektif mendinginkan atmosfir politik jika ditindaklanjuti dengan langkah nyata dengan menghimbau dan meminta dengan tegas kepada para pendukungnya dari atas sampai ke bawah. Jika itu dilakukan, polarisasi akan semakin menciut.

"Saya pribadi meyakini dengan adanya pertemuan dan seruan perdamaian yang disertai langkah-langkah konkrit itu akan efektif dalam meredam gejolak di akar rumput. Karena dalam karakteristik kepemimpinan kita masih kental dengan budaya paternalistik. Sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pengaruh sosial masyarakat Indonesia masih paternalistik," jelasnya.

Dalam konsep kekuasaan patronase, dikenal dengan adanya istilah patron klien. Dalam konteks ini, kedua figur Jokowi dan Prabowo adalah patron dan para pengikut/pendukungnya adalah klien. Dalam sistem paternalistik seperti ini, pengaruh tokoh sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi sikap masyarakat di akar rumput. Oleh karena itu, dirinya yakin Jokowi dan Prabowo sangat besar pengaruhnya dalam meredam perpecahan dan menjadi perekat persatuan nasional yang dibutuhkan saat ini.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut, kata Karyono, tentu di satu sisi layak mendapat apresiasi atas sikapnya yang telah menunjukkan jiwa ksatria dan negarawan yang memang sudah semestinya dilakukan oleh semua pemimpin.

Tetapi di sisi lain, publik juga perlu mencatat rekam jejak, ucapan dan semua janji para pemimpin yang telah mengikrarkan perdamaian dan persatuan bangsa.

"Kedua tokoh tersebut dengan tegas mengatakan tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi 01 dan 02, dan tidak ada lagi istilah kecebong dan kampret. Yang ada hanyalah persatuan Indonesia. Janji inilah yang harus dicatat dalam memori kolektif publik, dan pada saatnya harus ditagih jika para pemimpin mengingkari janjinya," tegasnya.

Karyono berharap pertemuan tersebut tidak sekadar pertemuan simbolis yang dibumbui kalimat indah tentang persatuan tapi pertemuan dan semua yang terucap dari kedua pemimpin itu harus dimaknai sebagai bentuk ikrar yang mengikat.

Sehingga janji tersebut tidak hanya manis di bibir tetapi harus ditunaikan secara istiqomah karena kelak akan ditagih rakyat jika para pemimpin mengkhianatinya. Masalah konsistensi ini juga sangat penting untuk ditegaskan kembali, karena selama ini telah menunjukkan gejala perilaku elit politik yang tidak konsisten. Misalnya, sudah sepakat membuat aturan larangan menggunakan isu SARA tapi faktanya mengekploitasi isu SARA secara terbuka yang menyebabkan keretakan (segregasi) masyarakat semakin menganga.

"Isu SARA sengaja digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Contoh lain misalnya sudah sepakat untuk melaksanakan pemilu damai, tapi faktanya rusuh, sudah sepakat dalam deklarasi siap menang dan siap kalah tapi faktanya tidak legowo menerima kekalahan," tuturnya.

Selain itu, akan menghormati hukum tapi faktanya mengancam people power dan melakukan aksi ekstra parlementer sampai menimbulkan kerusuhan, dan lainnya.

"Pertemuan Jokowi dan Prabowo, harus menjadi momentum untuk memperbaiki mental para pemimpin jangan lagi bersikap ambigu, ambivalen, dan menghindari hipokrisi politik. Kita ingin pemimpin yang amanah dan istiqomah, satunya kata dan perbuatan," ucapnya.

Ia pun mengingatkan, tentang fenomena politik yang memprihatinkan dan membahayakan peradaban yaitu adanya kecenderungan meningkatnya perilaku politik yang membuat tekanan hingga turbulensi politik yang dengan sengaja menciptakan instabilitas politik dan keamanan untuk dijadikan komoditas politik dan instrumen untuk melakukan bargaining dengan tujuan mendapatkan manfaat politik, ekonomi dan bisnis untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok.

Tak jarang, untuk mewujudkan keinginannya, biasanya didorong fanatisme sempit untuk menciptakan konflik di masyarakat. Oleh sebab itu, tambah dia, masyarakat perlu memahami dan mewaspadai fenomena tersebut agar tidak terbius oleh manuver politik yang bisa merugikan diri sendiri.

Sumber : Antara