Tekan Defisit Anggaran, Pemerintah Diminta Rem Belanja

Muhamad Wildan

Jum'at, 12 Juli 2019 - 11:57 WIB

Nina Atmasari

Tekan Defisit Anggaran, Pemerintah Diminta Rem Belanja

Memacu penerimaan pajak. - Bisnis/Radityo Eko

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II/2019. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto.

Eko mengatakan apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pembiayaan utang dalam rangka menambal defisit, maka yang terjadi adalah timbul persepsi kerentanan atas perekonomian Indonesia baik oleh pelaku ekonomi lokal maupun internasional.

"Grand design-nya adalah menuju defisit anggaran yang semakin kecil, kalau bisa surplus. Kalau diatasi dengan utang maka nanti dibaca oleh investor salah," kata Eko kepada Bisnis.com, jaringan Harianjogja.com, Kamis (11/7/2019).

Lebih lanjut, efisensi belanja negara sangat diperlukan mengingat banyaki fiskal yang dikeluarkan dan masih akan dikeluarkan ked serta penurunan perolehan pajak perdagangan internasional serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Per 31 Mei 2019, perolehan pajak perdagangan internasional baru mencapai 38,01% dari target APBN 2019, di bawah capaian 2018 yang bisa mencapai 47,22% pada periode yang sama.

Adapun PNBP juga menurun dan baru terealisasi sebesar 41,88% dari target, di bawah realisasi 2018 di mana pemerintah berhasil merealisasikan 52,96% pada periode yang sama.

Implikasi dari penambahan pembiayaan utang menurut Eko adalah tidak adanya dana yang masuk langsung ke sektor riil.

"Walaupun kata pemerintah itu diputar lagi lewat belanja modal, itu lebih kecil kalau dibandingkan apabila dana langsung masuk ke sektor swasta," kata Eko.

Selanjutnya, pemerintah perlu berpikir lebih panjang terkait utang mengingat volatilitas perekonomian global yang tidak kunjung mereda.

Adapun keadaan ekonomi global yang cenderung membaik beberapa bulan terakhir menurut Eko adalah karena AS saat ini sedang memasuki masa pemilihan presiden sehingga Presiden AS Donald Trump enggan mengambil risiko untukmelanjutkan perang dagang untuk sementara waktu.