Advertisement
Tekan Defisit Anggaran, Pemerintah Diminta Rem Belanja
Jum'at, 12 Juli 2019 - 11:57 WIB
Nina Atmasari
Memacu penerimaan pajak. - Bisnis/Radityo Eko
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II/2019. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto.
Eko mengatakan apabila pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pembiayaan utang dalam rangka menambal defisit, maka yang terjadi adalah timbul persepsi kerentanan atas perekonomian Indonesia baik oleh pelaku ekonomi lokal maupun internasional.
"Grand design-nya adalah menuju defisit anggaran yang semakin kecil, kalau bisa surplus. Kalau diatasi dengan utang maka nanti dibaca oleh investor salah," kata Eko kepada Bisnis.com, jaringan Harianjogja.com, Kamis (11/7/2019).
Lebih lanjut, efisensi belanja negara sangat diperlukan mengingat banyaki fiskal yang dikeluarkan dan masih akan dikeluarkan ked serta penurunan perolehan pajak perdagangan internasional serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Per 31 Mei 2019, perolehan pajak perdagangan internasional baru mencapai 38,01% dari target APBN 2019, di bawah capaian 2018 yang bisa mencapai 47,22% pada periode yang sama.
Adapun PNBP juga menurun dan baru terealisasi sebesar 41,88% dari target, di bawah realisasi 2018 di mana pemerintah berhasil merealisasikan 52,96% pada periode yang sama.
Implikasi dari penambahan pembiayaan utang menurut Eko adalah tidak adanya dana yang masuk langsung ke sektor riil.
"Walaupun kata pemerintah itu diputar lagi lewat belanja modal, itu lebih kecil kalau dibandingkan apabila dana langsung masuk ke sektor swasta," kata Eko.
Selanjutnya, pemerintah perlu berpikir lebih panjang terkait utang mengingat volatilitas perekonomian global yang tidak kunjung mereda.
Adapun keadaan ekonomi global yang cenderung membaik beberapa bulan terakhir menurut Eko adalah karena AS saat ini sedang memasuki masa pemilihan presiden sehingga Presiden AS Donald Trump enggan mengambil risiko untukmelanjutkan perang dagang untuk sementara waktu.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bidik Dugaan Penggelembungan Harga APD Covid-19
News | 1 hour ago
Warga Iran Dukung Langkah Pemerintah Menyerang Israel
News | 2 hours ago
Advertisement
Seorang DPO Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Ditangkap di Papua
News | 6 hours ago
KPK Bidik Keluarga Eks Mentan SYL Terkait Pencucian Uang
News | 6 hours ago
Advertisement
Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
News | 10 hours ago
Advertisement
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Alert! Stok Darah di DIY Menipis, PMI Dorong Instansi Gelar Donor Darah
Jogja
| Sabtu, 20 April 2024, 13:47 WIB
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Wisata
| Jum'at, 19 April 2024, 20:47 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
- ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Advertisement
Advertisement
Jaringan JIBI
© 2024 Harianjogja Digital Media. All rights reserved