JKN Tembus 36,4 Juta Peserta, Pekerja Informal Jadi Fokus 2026
Peserta JKN capai 36,4 juta jiwa. Pemerintah fokus perluas perlindungan pekerja informal termasuk ojol melalui aturan baru.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menjadi pembicara dalam Seminar dan Dialog Nasional Penyiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri ke-4 di Jakarta, Senin (14/1/2019)./ANTARA-Aprillio Akbar
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengumuman nama para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lulus seleksi administratif akan dilakukan Panitia Seleksi Pimpinan KPK hari ini, Kamis (11/7/2019). Nama yang disaring sejak awal diharapkan merupakan sosok yang berintegritas.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan nama-nama yang lolos tidak mesti harus mewakili berbagai unsur penegak hukum di Indonesia. Nama yang memimpin komisi antirasuah lima tahun ke depan itu harus berdasarkan nilai terbaik dengan calon terbaik.
“Semua pihak berhak apakah masyarakat umum, akademisi, polisi, [internal] KPK, ya silakan aja [mengajukan diri jadi pimpinan]. Bahwa wajib [ada unsur tertentu tidak harus karena] tentu tergantung hasil seleksi. Tidak ada kata wajib harus ada polisi, jaksa. Siapa yang lulus seleksi saja,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Menurutya, pada akhirnya Panitia Seleksi meloloskan hakim, polisi atau jaksa maka artinya para kandidat tersebut yang memiliki nilai terbaik berdasarkan acuan yag dibuat.
“Bukan dari mananya, tapi dari memenuhi tidak syaratnya, kemampuannya, background tak ada cela dan juga kemudian keberanian. Itu dulu syaratnya,” tegas Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan terpisah Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengungkapan pihaknya tengah menyiapkan format uji publik atas nama yang lolos. Hingga saat ini, dia menyebut pihaknya masih menggodok konsepnya karena tahapan uji publik ini merupakan hal baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Kabut asap karhutla menurunkan jarak pandang di bawah 1.000 meter dan mengganggu enam penerbangan di Bandara Supadio Kalbar.
PSS Sleman imbang 1-1 melawan PSM Makassar. Pieter Huistra memanfaatkan laga pramusim untuk menguji pemain di posisi berbeda.
Revisi Perda KTR Jogja ditunda ke 2027. Reklame rokok direncanakan berjarak 200-300 meter dari fasilitas tertentu.
BNPB memperkuat penanganan karhutla di enam provinsi dengan mengerahkan helikopter patroli, OMC, dan water bombing.
DPRD Gunungkidul menargetkan pembahasan tiga raperda inisiatif rampung awal September, mencakup reklame dan perlindungan petani.