Ada Alasan Politis di Balik Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menyebut ada unsur politis terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Pemerintahan era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Rencana pemindahan ibu kota ini salah satunya adalah buntut dari semakin tersentralnya kegiatan pemerintahan dan bisnis di Jakarta.
Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui pemindahan ibu kota ini memiliki unsur politis.
Dia menjelaskan, unsur politis tersebut dari pemilihan lokasi yang dipilih oleh masyarakat Indonesia sendiri.
"Pasti ada motif politik. Kita ingin ibu kota baru itu Indonesia sentris, karena didesain dan dipilih bangsa sendiri," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, ibu kota negara saat ini, Jakarta, merupakan pilihan dari negara penjajah Belanda. Maka dari itu, pemindahan ibu kota akan dibangun oleh masyarakat Indonesia sendiri.
"Kita ingin punya ibu kota yang kita desain dan bangun dengan kemampuan sendiri," tutur dia.
Bambang menambahkan, ibu kota yang baru bukan kota sepi ke depannya. Akan tetapi, di ibu kota baru hanya dirancang untuk 1,5 juta penduduk.
"Saya enggak mungkin mendesain kota sepi, pasti pakai uang banyak. Saya desain kota 1,5 juta penduduk. Apakah itu sepi? desainnya segitu, mungkin tercapai dalam 10 tahun. Tapi kita tidak ciptakan Jakarta kedua.”
Untuk diketahui, pemindahan ibu kota negara ditaksir membutuhkan dana sebesar Rp 466 Triliun.
Sumber : Suara.com
