Advertisement
Ada Alasan Politis di Balik Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menyebut ada unsur politis terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Pemerintahan era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Advertisement
Rencana pemindahan ibu kota ini salah satunya adalah buntut dari semakin tersentralnya kegiatan pemerintahan dan bisnis di Jakarta.
Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui pemindahan ibu kota ini memiliki unsur politis.
Dia menjelaskan, unsur politis tersebut dari pemilihan lokasi yang dipilih oleh masyarakat Indonesia sendiri.
"Pasti ada motif politik. Kita ingin ibu kota baru itu Indonesia sentris, karena didesain dan dipilih bangsa sendiri," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, ibu kota negara saat ini, Jakarta, merupakan pilihan dari negara penjajah Belanda. Maka dari itu, pemindahan ibu kota akan dibangun oleh masyarakat Indonesia sendiri.
"Kita ingin punya ibu kota yang kita desain dan bangun dengan kemampuan sendiri," tutur dia.
Bambang menambahkan, ibu kota yang baru bukan kota sepi ke depannya. Akan tetapi, di ibu kota baru hanya dirancang untuk 1,5 juta penduduk.
"Saya enggak mungkin mendesain kota sepi, pasti pakai uang banyak. Saya desain kota 1,5 juta penduduk. Apakah itu sepi? desainnya segitu, mungkin tercapai dalam 10 tahun. Tapi kita tidak ciptakan Jakarta kedua.”
Untuk diketahui, pemindahan ibu kota negara ditaksir membutuhkan dana sebesar Rp 466 Triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Advertisement
Advertisement