Advertisement
Ada Alasan Politis di Balik Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Kendaraann melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di Jakarta, Minggu (16/4). - JIBI - Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menyebut ada unsur politis terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Pemerintahan era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Advertisement
Rencana pemindahan ibu kota ini salah satunya adalah buntut dari semakin tersentralnya kegiatan pemerintahan dan bisnis di Jakarta.
Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui pemindahan ibu kota ini memiliki unsur politis.
Dia menjelaskan, unsur politis tersebut dari pemilihan lokasi yang dipilih oleh masyarakat Indonesia sendiri.
"Pasti ada motif politik. Kita ingin ibu kota baru itu Indonesia sentris, karena didesain dan dipilih bangsa sendiri," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, ibu kota negara saat ini, Jakarta, merupakan pilihan dari negara penjajah Belanda. Maka dari itu, pemindahan ibu kota akan dibangun oleh masyarakat Indonesia sendiri.
"Kita ingin punya ibu kota yang kita desain dan bangun dengan kemampuan sendiri," tutur dia.
Bambang menambahkan, ibu kota yang baru bukan kota sepi ke depannya. Akan tetapi, di ibu kota baru hanya dirancang untuk 1,5 juta penduduk.
"Saya enggak mungkin mendesain kota sepi, pasti pakai uang banyak. Saya desain kota 1,5 juta penduduk. Apakah itu sepi? desainnya segitu, mungkin tercapai dalam 10 tahun. Tapi kita tidak ciptakan Jakarta kedua.”
Untuk diketahui, pemindahan ibu kota negara ditaksir membutuhkan dana sebesar Rp 466 Triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement
