Advertisement
Menkum HAM: Hasil Diskusi Pakar Hukum, Amnesti Kurang Pas Diajukan untuk Kasus Baiq Nuril
Menkumham Yasonna H. Laoly. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Diskusi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersama pakar-pakar hukum mengenai rencana pengajuan amnesti kepada Presiden RI perihal kasus terpidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril sudah mencapai 70 persen.
“Masih berlangsung [diskusi dengan pakar hukum], sudah kira-kira 70 persen tapi saya mau supaya lebih lengkap lah,” kata Yasonna saat ditemui di peresmian gedung baru kantor imigrasi Bekasi, Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).
Advertisement
Yasonna mengatakan setelah berdiskusi dengan pakar-pakar hukum, terdapat pro dan kontra mengenai amnesti, yakni beberapa pakar mengatakan bahwa amnesti kurang pas untuk diajukan perihal kasus Baiq Nuril.
Ia juga menambahkan bahwa selama ini amnesti diajukan untuk kasus-kasus politik, namun kata dia, pernah juga dalam sejarah di Indonesia beberapa kasus bahwa amnesti diberikan untuk perorangan.
BACA JUGA
“Walau sudah ada tim pakar saya masih terus mencoba melakukan kajian dari perspektif-perspektif lain supaya nanti informasi yang utuh bisa diberikan kepada presiden,” tambahnya.
Yasonna mengatakan sampai saat ini ia belum mengajukan amnesti kepada presiden dan dia masih menerima masukan dari teman-teman bidang hukumnya melalui diskusi-diskusi kecil dan percakapan di media sosial WhatsApp.
“Kalau Nuril tidak diberikan amnesti nanti justru arus baliknya adalah kita khawatirkan kepada ribuan korban kekerasan seksual itu merasa tidak terlindungi, ini yang kita pikirkan sekarang,” ujar Yasonna.
Sebelumnya pada Senin (8/7/2019), Yasonna bertemu dengan Baiq Nuril yang ditemani oleh kuasa hukumnya Joko Jumadi dan politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka di kantor Kemenkumham RI, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai langkah hukum selanjutnya yaitu pengajuan permohonan amnesti kepada presiden Joko Widodo, setelah upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril pada (3/1/2019) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
ASN di Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Bantuan PKBM
RUU Perampasan Aset Jadi Momentum Penting Negara
Warga Aceh Tengah Mulai Terima DTH Tiga Bulan Sekaligus
BMKG: Siklon Nokaen dan 96S Picu Hujan dan Gelombang Tinggi
Advertisement
KPK Duga Hery Sudarmanto Terima Rp12 Miliar dari RPTKA
Pertemuan Presiden-Rektor Singgung Ekonomi dan Minerba
Kasus Pelanggaran Hak Anak Naik, KPAI Ungkap Temuan Baru
Arus Kendaraan di Jalan Tol Meningkat Jelang Libur Isra Mikraj
Banjir Bandang di Pulau Siau Sulawesi Utara Berdampak pada 1.377 Warga
Advertisement
Trump Bekukan Visa Migran 75 Negara, Indonesia Aman
KPAI Apresiasi Buku Aurelie Moeremans soal Child Grooming
Empat Anggota Polisi Madiun Positif Sabu, Jalani Sidang Etik
Gajah Liar Mengamuk di India, 20 Orang Tewas
Bentrokan di Minneapolis Usai Agen Imigrasi AS Tembak Imigran
Advertisement
Prabowo Tambah Dana Riset Perguruan Tinggi Jadi Rp12 Triliun
Berita Pilihan
- Arus Kendaraan di Jalan Tol Meningkat Jelang Libur Isra Mikraj
- Banjir Bandang di Pulau Siau Sulawesi Utara Berdampak pada 1.377 Warga
- Dokter Peringatkan Risiko Penyakit Pekerja Lapangan Saat Banjir
- Sejumlah Negara di Eropa Imbau Warganya Tinggalkan Iran karena Protes
- Syafiq Ridhan Ali, Korban Hilang Gunung Slamet Ditemukan Meninggal
Advertisement
Novel Baswedan Soroti Aturan Tersangka Tak Dipajang oleh KPK
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Jiwasraya: Kejagung Resmi Banding Putusan Isa
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY Kamis 15 Januari 2026
- Gol Pio Esposito Bawa Inter Milan Tekuk Lecce 1-0
- KSPI Protes UMP 2026, DPR dan Kemenaker Digeruduk Hari Ini
- Jadwal Bus KSPN Malioboro-Pantai Baron Kamis 15 Januari 2026
- Dramatis, Albacete Singkirkan Real Madrid 3-2 di Copa del Rey
- Jadwal KA Bandara YIA-Tugu Yogyakarta Kamis 15 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
