Advertisement
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 9 Provinsi, Total 64 Perkara
Gedung MK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Hari kedua sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, Rabu (10/7/2019), Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk sembilan provinsi dengan total 64 perkara.
Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut memberikan kesempatan kepada pemohon dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Lampung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.
Advertisement
Pemeriksaan perkara dilakukan oleh tiga panel majelis hakim yang masing-masing terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi. Panel pertama terdiri atas Anwar Usman selaku ketua, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.
Panel II diketuai oleh Aswanto, dengan anggota Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul. Sementara Panel III diketuai oleh I Dewa Gede Palguna, dengan anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.
BACA JUGA
"Agendanya pemeriksaan pendahuluan yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan," tutur Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso.
Fajar mengatakan dari 260 perkara yang diregistrasi, dalil yang paling banyak mengenai penggelembungan suara, kemudian pengurangan suara serta kecurangan atau pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Ada pun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sebelumnya pada Selasa (9/7/2019) provinsi yang telah disidangkan adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara dan Papua dengan jumlah 64 perkara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
ATR-BPN Tegaskan Pemegang HGU Wajib Jaga Lingkungan
BNPB Kebut Perbaikan Akses Darat Terdampak Banjir dan Longsor
37 Ribu Lowongan Dibuka di Magang Nasional Batch III Kemnaker
Polisi Gagalkan Penarikan Paksa Mobil oleh Debt Collector
Advertisement
Mentan Kirim 207 Truk Logistik untuk Korban Bencana Sumatera
Gibran Tinjau Tiga Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
Kebakaran Hong Kong: 125 WNI Selamat, 5 Masih Dicari
Damri Operasikan 286 Bus Listrik Dukung NZE 2060
Dewas Periksa 2 Penyidik KPK Diduga Halangi Pemeriksaan Bobby Nasution
Advertisement
Prabowo Perintahkan Tambah Dana Penanganan Bencana Sumatera
BGN Bangun 8.200 SPPG untuk Perluas Makan Bergizi Gratis
PU Pastikan Jalur Medan-Aceh Bisa Dilalui Kendaraan Besar
Kebakaran Wang Fuk Court Hong Kong Tewaskan 159 Orang
Wapres Gibran Bertolak ke Sumatera, Pantau Penanganan Bencana
Advertisement
Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
Berita Pilihan
- Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
- Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
- Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
- Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
- BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Advertisement
Polda DIY Bongkar 14 Kasus Curas, 17 Tersangka Ditangkap
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- JATAM: Banjir dan Longsor di Sumatra Dipicu Tambang, PLTA, dan PLTP
- Kronologi Penangkapan Gembong Narkoba Dewi Astutik, Buron 2 Ton Sabu
- Sleman Siapkan Lahan dan Infrastruktur PSEL di Eks TPA Piyungan
- Bea Cukai Diancam Akan Dibubarkan, Begini Respons Dirjen Djaka
- TNI AU Kirim Ratusan Helibox untuk Bantu Korban Banjir Aceh
- Claudia Scheunemann Siap Perkuat Timnas di SEA Games 2025
- HDI 2025: Difabel Kritik Akses Publik DIY Masih Buruk
Advertisement
Advertisement
