Advertisement
Moeldoko Sebut Siap Belikan Tiket untuk Kepulangan Rizieq, Jika..

Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi dingin opini yang menyebutkan kepulangan Rizieq Shihab sebagai bagian dari rekonsiliasi Joko Widodo – Prabowo Subianto.
Menurutnya, rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo bukan persoalan yang mendesak dan masih banyak persoalan bangsa lainnya yang lebih besar.
Advertisement
Saat ini, dia mengungkapkan kondisi masyarakat pasca putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan pengesahan Jokowi sebagai Presiden terpilih dan Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 sudah tenang.
Justru sebaliknya, mencuatnya syarat rekonsiliasi dengan memulangkan Rizieq Shihab memperkeruh kondisi saat ini.
“Ya, siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan, pergi pergi sendiri kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan, enggak,” katanya di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).
Terkait dengan persoalan hukum yang membelit Rizieq, Moeldoko menolak berkomentar karena hal tersebut merupakan ranah aparat kepolisian.
Ketika ditanya jaminan kebebasan ketika Rizieq pulang ke Tanah Air, dia hanya menjawab, “Ya, pulang sendiri saja, nggak [bisa] beli tiket, baru gua beliin,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak berpendapat kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu ke Indonesia semestinya menjadi bagian dari rekonsiliasi politik tersebut.
“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia,” kata Dahnil melalui akun Twitternya, @Dahnilanzar pada Kamis (4/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

Waktu Pembuatan Akun SPMB RTO di Jogja Diperpanjang, Begini Penjelasan Disdikpora
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement