Advertisement
PKB Klaim Semua Parpol Pendukung Jokowi Kebagian Jatah Menteri
Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin (kedua kiri) menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). - Antara/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Politikus PKB Abdul Kadir Karding mengatakan setiap parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf bakal mendapat jatah kursi menteri sesuai kapasitas partai pada Pemilu 2019 kemarin.
"Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional, tidak mungkin PDI-P lebih sedikit dari PPP, tidak mungkin, atau sebaliknya, tidak mungkin," kata Karding kepada wartawan usai diskusi di Gedung DPR, Jumat (5/7/2019).
Advertisement
Karding meyakini bahwa Jokowi akan memilih pembantunya sesuai kebutuhan dalam menjalani pemerintahan.
"Tapi kan Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa dia pengennya menteri yang cepat, menteri yang eksekutor, yang mempunyai kepemimpinan kuat dan manajerial bagus, kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau nonpartai," kata Karding.
Terkait permintaan 10 menteri yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskadar, Karding mengatakan bahwa hal itu hanya sebagai wacana biasa. Karding mengatakan secara normatif penentuan pengisi kursi menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Jadi menurut saya itu hanya wacana-wacana aja, tidak usah ditanggapi terlalu serius," kata Karding.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bahwa posisi Presiden Jokowi saat ini sangat kuat karena menguasai parlemen melalui lima parrtai pendukungnya.
Sedikitnya 60 persen kursi di DPR dikuasai parpol pendukung Presiden Jokowi. Menurut Ujang, diperlukan checks and balances di parlemen untuk mengimbangi kekuasaan presiden tersebut.
Ujang mengatakan parpol yang kalah di pemilu seharusnya benar-benar menempatkan diri sebagai oposisi di parlemen, tidak perlu bergabung dengan pemerintah.
“Seharusnya parpol yang kalah dalam pemilu bersabar untuk menunggu lima tahun berikutnya karena dalam demokrasi menang dan kalah adalah sebuah kewajaran,” ujar Ujang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
