Anggota DPR Sebut Menteri Harus Jalankan Visi Misi Presiden Terpilih
Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menilai para menteri yang akan menjadi pembantu Presiden terpilih Joko Widodo, harus menjalankan visi-misi Presiden, bukan justru melaksanakan visi-misi sendiri.
"Jangan kebijakan-kebijakan Presiden yang sudah pro-rakyat malah tidak didukung oleh menterinya," kata Maruarar Sirait atau Ara dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru? di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Dia menilai menteri adalah pembantu Presiden, sehingga harus juga memiliki visi-misi Presiden, bukan menjalankan visi-misi sendiri. Ara mengatakan saat ini, sejumlah menteri di bidang ekonomi kebanyakan berlatar belakang akademisi dan birokrat, jarang yang punya latar belakang pengusaha.
"Menurut saya sudah saatnya dilakukan kombinasi, jangan kebijakan-kebijakan Presiden yang sudah pro rakyat malah tidak didukung oleh menterinya," ujarnya.
Dia juga mengatakan, harus diakui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini diinginkan masih belum tercapai. Menurut Ara yang merupakan politisi PDI Perjuangan, angka kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio memang berkurang, namun angkanya harus lebih signifikan lagi.
"Selain itu penerimaan pajak juga tidak tercapai, karena itu harus ada keberanian menciptakan satu langkah yang luar biasa," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan yang dibutuhkan Presiden terpilih ke depan adalah para menteri yang loyal 100% kepada Presiden dan menjalankan visi-misi Jokowi.
"Yang kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada Presidennya," ujarnya.
Dia mengatakan ada satu hal yang harus dikuatkan dari segi pemikiran, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan segala-galanya. Misbakhun menilai kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan tetap terjadi, artinya pertumbuhan ekonominya menjadi tidak tercapai. "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat menyejahterakan masyarakat," ujarnya.
Misbakhun mengatakan, saat ini tax ratio Indonesia rendah diakibatkan adanya permasalahan yang bersifat struktural di APBN. Selain itu menurut dia, penerimaan negara kurang optimal namun biaya bunga naik, harus menjadi perhatian tim ekonomi Presiden terpilih ke depan.
Sumber : Antara
