Advertisement
Anggota DPR Sebut Menteri Harus Jalankan Visi Misi Presiden Terpilih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menilai para menteri yang akan menjadi pembantu Presiden terpilih Joko Widodo, harus menjalankan visi-misi Presiden, bukan justru melaksanakan visi-misi sendiri.
"Jangan kebijakan-kebijakan Presiden yang sudah pro-rakyat malah tidak didukung oleh menterinya," kata Maruarar Sirait atau Ara dalam diskusi bertajuk Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru? di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Advertisement
Dia menilai menteri adalah pembantu Presiden, sehingga harus juga memiliki visi-misi Presiden, bukan menjalankan visi-misi sendiri. Ara mengatakan saat ini, sejumlah menteri di bidang ekonomi kebanyakan berlatar belakang akademisi dan birokrat, jarang yang punya latar belakang pengusaha.
"Menurut saya sudah saatnya dilakukan kombinasi, jangan kebijakan-kebijakan Presiden yang sudah pro rakyat malah tidak didukung oleh menterinya," ujarnya.
Dia juga mengatakan, harus diakui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini diinginkan masih belum tercapai. Menurut Ara yang merupakan politisi PDI Perjuangan, angka kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio memang berkurang, namun angkanya harus lebih signifikan lagi.
"Selain itu penerimaan pajak juga tidak tercapai, karena itu harus ada keberanian menciptakan satu langkah yang luar biasa," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan yang dibutuhkan Presiden terpilih ke depan adalah para menteri yang loyal 100% kepada Presiden dan menjalankan visi-misi Jokowi.
"Yang kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada Presidennya," ujarnya.
Dia mengatakan ada satu hal yang harus dikuatkan dari segi pemikiran, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan segala-galanya. Misbakhun menilai kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan tetap terjadi, artinya pertumbuhan ekonominya menjadi tidak tercapai. "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat menyejahterakan masyarakat," ujarnya.
Misbakhun mengatakan, saat ini tax ratio Indonesia rendah diakibatkan adanya permasalahan yang bersifat struktural di APBN. Selain itu menurut dia, penerimaan negara kurang optimal namun biaya bunga naik, harus menjadi perhatian tim ekonomi Presiden terpilih ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Advertisement