Pasien Ginjal Berisiko Lebih Tinggi Terkena Cacar Api, Kenali Komplikasinya
Pasien dialisis dan transplantasi ginjal berisiko lebih tinggi terkena cacar api. Kenali komplikasi dan pentingnya pencegahan.
Maket gedung baru KPK. /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh orang-orang yang tidak asal tangkap saat menangani kasus korupsi. Harapan itu disampaikan JK terkait jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
“Tentu harapannya [Presiden] memilih tokoh yang pertama bersih, kemudian kedua punya keberanian, punya pengetahuan tentang hukum. Jangan orang yang asal ambil, asal tangkap,” kata JK usai menerima Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (4/7/2019).
JK juga berharap para calon pimpinan KPK merupakan tokoh yang dapat membawa upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
“Iya tentu juga bisa untuk pencegahan,” tambahnya.
Pendaftaran capim KPK dibuka sejak 17 Juni dan berakhir Kamis pukul 16.00 WIB di Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.
Hingga Rabu, tercatat 191 pendaftar seleksi capim KPK, dua di antaranya adalah pimpinan KPK yang saat ini masih menjabat.
Setelah pemeriksaan persyaratan administratif Pansel Capim KPK akan mengumumkan kandidat pada Rabu, 11 Juli 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pasien dialisis dan transplantasi ginjal berisiko lebih tinggi terkena cacar api. Kenali komplikasi dan pentingnya pencegahan.
Pada momentum Peringatan Hari Pahlawan 2026, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk meneladani semangat pahlawan
Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2026. Hoegeng, Ali Sadikin, dan Margono masuk dalam daftar.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan rencana pembangunan ulang Stadion Mandala Krida mulai 2028 dan mekanisme penetapan UMK DIY 2027.
Pembangunan jalan wisata Kepek-Ngobaran di Gunungkidul belum berlanjut pada 2026. Pemkab masih mengupayakan bantuan IJD dan DAK.
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.