Advertisement
KPK Yakin Presiden Tak Akan Pilih Capim Bermasalah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) percaya bahwa Presiden Joko Widodo melalu panitia seleksi (pansel) tidak akan memilih calon-calon pimpinan KPK 2019-2023 yang bermasalah.
"Kami percaya Presiden melalui pansel tak akan membiarkan KPK dilemahkan dari dalam karena ada calon-calon yang tidak berintegritas misalnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Advertisement
Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa nantinya yang paling penting adalah para calon pimpinan KPK itu disaring secara ketat oleh pansel. "Kenapa? karena proses saringan di pansel masih meloloskan misalnya orang bermasalah, baik kinerja ataupun integritas dan rekam jejak, maka itu akan berkontribusi buruk pada KPK," kata Febri.
Selain itu, kata dia, KPK juga tidak pernah merekomendasikan nama-nama dari internal KPK untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
Menurut dia, kebijakan di KPK adalah himbauan agar para pegawai, para penasihat atau pimpinan yang ada sekarang jika memenuhi syarat dan ingin mengabdi kembali sebagai pimpinan KPK jilid selanjutnya dapat mendaftarkan ke panitia seleksi.
"Jadi, sepenuhnya kami serahkan pada komitmen perorangan mau mendaftar atau tidak dan juga nanti prosesnya di panitia seleksi, itu kebijakan yang kami ambil," ujar Febri.
Sebelumnya, dua orang komisoner KPK 2015-2019 kembali mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan KPK. "Sampai saat ini sudah ada 191 pendaftar, ada dua komisoner atau pimpinan KPK," kata kata Wakil Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Indriyanto Seno Adji.
Selain komisoner KPK, para calon juga banyak berasal dari kalangan advokat dan akademisi. "Advokat ada 43 orang, 40 orang akademisi, 18 orang pihak swasta, 13 orang jaksa dan hakim, delapan orang dari kepolisian, tiga orang auditor, dan sisanya terdiri atas berbagai latar belakang lainnya," tambah Indriyanto.
Pendaftaran capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
