Advertisement
Yusril Merapat ke Istana Presiden, Mau Jadi Menteri?
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra meninggalkan ruangan saat skors sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di skros di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6 - 2019). (Bisnis/Abdullah Azzam)
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR--Pertemuan antara kuasa hukum Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra dan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) dengan Presiden Joko Widodo terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019) malam.
Pertemuan ini digelar satu hari setelah Komisi Pemlihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presidan dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu (30/6/2019).
Advertisement
Pertemuan tertutup bagi wartawan itu dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Yusril mengatakan Jokowi menemui seluruh anggota tim hukum yang jumlahnya mencapai 33 orang dan sejumlah pengurus TKN.
Seusai pertemuan, Yusril sempat diwawancara oleh awak media massa. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apakah Yusril akan dilibatkan dalam pemerintahan periode kedua Jokowi pada 2019-2024 sebagai menteri. "Wallahualam. Sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu," kata Yusril.
BACA JUGA
Yusril sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada masa Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada masa Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid.
Dengan Jokowi di Istana Bogor, Yusril mengatakan dirinya lebih banyak mendiskusikan masalah-masalah terkini dan masalah-masalah di masa mendatang, terutama terkait dengan Undang-undang Dasar 1945 dan pembangunan hukum pada umumnya.
"Saya kira bukan hanya semata-mata penegakan hukum tetapi juga pembangunan hukum dalam arti perbaikan dalam sistem bernegara kita dan pengaturan-pengaturannya apalagi dengan sistem hukum yang dianggap baik dan ideal di masa-masa yang akan datang," kata Yusril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis/JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cuaca Buruk, IndiGo Batalkan 67 Penerbangan di India
Diduga Provokasi, Pesawat Pengintai Rusia Dicegat Polandia
Thailand Kecam Serangan Roket Kamboja ke Desa Sipil
BTNGM Berduka, Pendaki Kaltim Meninggal di Gunung Merbabu
Advertisement
Trump Klaim AS Lancarkan Serangan Mematikan ke ISIS Nigeria
Kremlin Kecam Pesan Natal Zelensky soal Putin
Bom Guncang Masjid di Nigeria, 5 Jemaah Tewas
Lee Jae-myung Perintahkan Tindakan Keras Kapal Ikan China
Pesan Natal Prabowo, Hati Bangsa Tertuju ke Korban Bencana
Advertisement
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat, Siklon Tropis Grant Aktif
Badai Dahsyat, California Tetapkan Status Darurat di Enam Wilayah
Kedua Kalinya, Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat
China Dukung Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB 2026
Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Sumut Diperpanjang
Advertisement
Tahap III Kementan Peduli, 220 Ton Bantuan Mendarat di Aceh
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Nataru, KAI Commuter Imbau Manfaatkan Jadwal Tambahan
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Magetan
- Kawasaki Rilis W175 ABS dan W175 Street 2026, Harga Rp38 Jutaan
- Kasus Diddy: Tim Hukum Gugat Vonis dan Minta Bebas
- Apple Buka Fitur Eksklusif iOS 26.3 Imbas Aturan Uni Eropa
- Honda Resmi Akhiri Kemitraan Delapan Musim dengan Red Bull di F1
- Cegah Nuthuk Saat Nataru, Dispar Bantul Wajibkan Pajang Harga
- Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi: DKI Tertinggi, Jabar Terendah
Advertisement
Advertisement
