Advertisement
Pengamat : Oposisi Menyehatkan Demokrasi, Tak Kalah Terhormat dengan Penguasa

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Keberadaan partai oposisi dalam sebuah negara dinila berguna sebagai penyeimbang pemerintahan.
Partai-partai yang tetap bertahan di luar pemerintahan atau oposisi memiliki peran dan posisi tidak kalah terhormat dibandingkan dengan penguasa yang menjalankan pemerintahan, kata analis politik Mochamad Yulianto.
Advertisement
"Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya check and ballance. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Kerja (pemenang pilpres) tidak perlu memperluas koalisi," kata Yulianto ketika dihubungi di Semarang, Jumat (28/6/2019).
Dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang tersebut menjelaskan saat ini kubu 01 (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP) sudah memiliki sekitar 60 persen kursi di DPR RI sehingga sudah cukup untuk mengamankan kebijakan Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau yang semula berada di kubu berseberangan (02) lalu merapat atau diajak bergabung ke pemerintahan, itu malah akan melemahkan fungsi kontrol terhadap penguasa," katanya.
Ia menegaskan kekuasaan yang sehat membutuhkan kontrol yang kuat pula agar dalam menjalankan pemerintah tidak terjadi penyimpangan.
"Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat pula. Itu akan menjamin pelaksanaan pemerintah berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi," katanya.
Oleh karena itu, menurut Yulianto, kubu 01 sebaiknya tidak menambah anggota baru di koalisi tersebut agar fungsi check and ballance berjalan dengan semestinya.
"Kalau di oposisi ada Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN -- kendati dari jumlah kursi di parlemen lebih sedikit dari gabungan kursi kubu 01 -- dari sisi politik akan menyehatkan kehidupan demokrasi karena fungsi kontrol akan berjalan," katanya.
Menurut dia, fakta membuktikan bahwa konsisten berada di kubu oposisi justru menaikkan perolehan suara Gerindra dan PKS pada Pemilu 2019.
"Kalau Demokrat dan PAN, pasca-Pemilu 2014 cenderung berada di dua kaki. Hasilnya, perolehan suara kedua partai tersebut pada 2019 merosot," katanya.
Isu bakal merapatnya Demokrat dan PAN ke pemerintah kian menguat pasca-putusan MK yang menolak semua gugatan kubu 02. Bahkan, Gerindra juga bakal ditawari untuk bergabung dengan imbalan jabatan politik termasuk di kabinet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement