Advertisement
Pengamat : Oposisi Menyehatkan Demokrasi, Tak Kalah Terhormat dengan Penguasa

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Keberadaan partai oposisi dalam sebuah negara dinila berguna sebagai penyeimbang pemerintahan.
Partai-partai yang tetap bertahan di luar pemerintahan atau oposisi memiliki peran dan posisi tidak kalah terhormat dibandingkan dengan penguasa yang menjalankan pemerintahan, kata analis politik Mochamad Yulianto.
Advertisement
"Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya check and ballance. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Kerja (pemenang pilpres) tidak perlu memperluas koalisi," kata Yulianto ketika dihubungi di Semarang, Jumat (28/6/2019).
Dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang tersebut menjelaskan saat ini kubu 01 (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP) sudah memiliki sekitar 60 persen kursi di DPR RI sehingga sudah cukup untuk mengamankan kebijakan Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau yang semula berada di kubu berseberangan (02) lalu merapat atau diajak bergabung ke pemerintahan, itu malah akan melemahkan fungsi kontrol terhadap penguasa," katanya.
Ia menegaskan kekuasaan yang sehat membutuhkan kontrol yang kuat pula agar dalam menjalankan pemerintah tidak terjadi penyimpangan.
"Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat pula. Itu akan menjamin pelaksanaan pemerintah berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi," katanya.
Oleh karena itu, menurut Yulianto, kubu 01 sebaiknya tidak menambah anggota baru di koalisi tersebut agar fungsi check and ballance berjalan dengan semestinya.
"Kalau di oposisi ada Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN -- kendati dari jumlah kursi di parlemen lebih sedikit dari gabungan kursi kubu 01 -- dari sisi politik akan menyehatkan kehidupan demokrasi karena fungsi kontrol akan berjalan," katanya.
Menurut dia, fakta membuktikan bahwa konsisten berada di kubu oposisi justru menaikkan perolehan suara Gerindra dan PKS pada Pemilu 2019.
"Kalau Demokrat dan PAN, pasca-Pemilu 2014 cenderung berada di dua kaki. Hasilnya, perolehan suara kedua partai tersebut pada 2019 merosot," katanya.
Isu bakal merapatnya Demokrat dan PAN ke pemerintah kian menguat pasca-putusan MK yang menolak semua gugatan kubu 02. Bahkan, Gerindra juga bakal ditawari untuk bergabung dengan imbalan jabatan politik termasuk di kabinet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja Agar Bansos Tepat Sasaran
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
- Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
- Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Advertisement
Advertisement